JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadwalkan rapat paripurna pada Kamis, 12 November 2026, untuk menindaklanjuti usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Keputusan ini diambil setelah usulan tersebut dinyatakan memenuhi syarat.
Wakil Ketua DPR, Saan Mustopa, menyatakan bahwa usulan HMP telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Persyaratan tersebut meliputi usulan yang didukung minimal oleh 25 anggota dewan. “Terhadap usulan ini, selanjutnya akan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mekanisme yang berlaku,” ujar Saan dalam sebuah rapat.
Saan merinci bahwa sebanyak 122 anggota DPR telah menandatangani usulan HMP tersebut. Para pengusul berasal dari delapan fraksi di DPR, dengan rincian 14 anggota dari PDIP, 11 dari Golkar, 11 dari Gerindra, 19 dari Nasdem, 18 dari PKB, 28 dari PKS, satu dari PAN, dan 18 dari Demokrat. “Masing-masing pengusul total yang mengusulkan untuk hak menyatakan pendapat ini berdasarkan yang ditandatangani,” jelasnya.
Lebih lanjut, Saan Mustopa menyebutkan bahwa pengajuan HMP ini didasarkan pada sejumlah alasan, salah satunya dugaan tidak terpenuhinya persyaratan oleh Presiden maupun Wakil Presiden. Pimpinan DPR berhak menerima usulan HMP ini karena telah sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan merupakan bagian dari hak konstitusional anggota dewan.
Komentar