Sebanyak 172 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari delapan fraksi telah menyepakati usulan pengguliran Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Fraksi Partai Nasdem menjadi kontributor anggota terbanyak dalam usulan ini, dengan total 69 orang.
Wakil Ketua DPR, Saan Mustopa, menjelaskan bahwa pengajuan HMP ini telah mengikuti prosedur yang diatur dalam Pasal 20A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Kedua ketentuan tersebut memberikan hak kepada anggota DPR untuk mengajukan HMP beserta mekanisme pelaksanaannya.
“Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 1 huruf c diusulkan oleh paling sedikit 25 anggota, 25 orang anggota,” ujar Saan saat membuka rapat.
Menurut Saan, penggunaan HMP dapat didasarkan pada beberapa alasan, termasuk dugaan tidak terpenuhinya persyaratan oleh Presiden maupun Wakil Presiden. Ia menegaskan bahwa pimpinan DPR memiliki kewenangan untuk menerima usulan HMP tersebut karena dinilai sudah sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan merupakan bagian dari hak konstitusional anggota dewan.
“Sehubungan dengan hal tersebut, kami akan mempersilakan kepada para pengusul untuk dapat menyampaikan usulannya. Saya akan mulai dari sesuai urutan partai ya yang ada di DPR,” tambahnya.
Berdasarkan data yang disampaikan dalam rapat, delapan fraksi DPR mengusulkan HMP dengan total 172 anggota. Rincian jumlah anggota dari masing-masing fraksi adalah sebagai berikut:
- PDIP: 14 anggota
- Gerindra: 11 anggota
- Golkar: 13 anggota
- Nasdem: 69 anggota
- PKB: 18 anggota
- PKS: 28 anggota
- PAN: 1 anggota
- Demokrat: 18 anggota
Komentar