Sebanyak delapan fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyatakan kesepakatan untuk menggulirkan Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Usulan ini diajukan terkait dengan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dan prosesnya mengikuti mekanisme resmi yang berlaku di DPR sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Berdasarkan pantauan di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, fraksi-fraksi yang mendukung pengajuan HMP ini meliputi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Demokrat. Sementara itu, Partai Amanat Nasional (PAN) tidak turut hadir dalam pembahasan mengenai usulan ini.
Dalam pertemuan tersebut, Partai Gerindra diwakili langsung oleh Ketua Fraksinya, Budisatryo Djiwandono. Partai lainnya turut mengirimkan perwakilan anggota fraksi masing-masing.
Wakil Ketua DPR, Saan Mustopa, menjelaskan bahwa pengajuan Hak Menyatakan Pendapat ini telah sejalan dengan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3).
Saan Mustopa merinci bahwa Hak Menyatakan Pendapat dapat digunakan oleh anggota dewan untuk menyampaikan pandangan mengenai kebijakan pemerintah atau kejadian luar biasa yang terjadi baik di tingkat nasional maupun internasional. Hak ini juga dapat menjadi tindak lanjut dari pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.
“Untuk menyatakan pendapat atas kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau dunia internasional; tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket,” ujar Saan Mustopa saat membuka rapat.
Lebih lanjut, Saan Mustopa menyatakan bahwa pengajuan HMP ini didasarkan pada beberapa alasan, termasuk dugaan tidak terpenuhinya persyaratan oleh Presiden maupun Wakil Presiden. Ia menegaskan bahwa pimpinan DPR memiliki kewenangan untuk menerima usulan HMP tersebut karena telah memenuhi mekanisme yang ditetapkan dan merupakan bagian dari hak konstitusional anggota dewan.
“Sehubungan dengan hal tersebut, kami akan mempersilakan kepada para pengusul untuk dapat menyampaikan usulannya. Saya akan mulai dari sesuai urutan partai ya yang ada di DPR,” tambahnya, menandakan dimulainya penyampaian usulan dari masing-masing fraksi.
Komentar