Pemerintah menetapkan suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar 0% pada tahun 2027 bagi debitur yang terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Kebijakan keringanan ini akan dilanjutkan pada 2028 dengan suku bunga 3% untuk membantu pemulihan usaha masyarakat pascabencana.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan bagian dari relaksasi kredit bagi masyarakat terdampak gempa NTT. Selain keringanan bunga, pemerintah bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga menyiapkan opsi restrukturisasi kredit agar debitur dapat menyesuaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan kondisi keuangan mereka.
“Kemudian tadi kita bahas juga relaksasi untuk kredit pasca gempa di NTT, di mana relaksasinya adalah direstrukturisasi. Untuk tahun ini restrukturisasi, dan OJK juga menyiapkan restrukturisasi bisa dilakukan dalam 3 tahun dan suku bunga margin tahun depan untuk KUR di NTT itu sebesar 0% di tahun 2027 dan 3% di tahun 2028,” kata Airlangga seusai Rapat Koordinasi Komite Kebijakan KUR di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (11/11/2026).
Dengan kebijakan tersebut, debitur KUR yang terdampak bencana gempa NTT dan memenuhi ketentuan tidak akan dikenakan bunga selama tahun 2027. Pada tahun berikutnya, suku bunga ditetapkan sebesar 3%. Keringanan ini ditujukan untuk mengurangi beban pembiayaan masyarakat yang kegiatan usahanya terganggu akibat bencana.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menyatakan dukungan OJK terhadap pemulihan ekonomi NTT melalui kebijakan restrukturisasi kredit. Relaksasi ini diberikan kepada debitur terdampak gempa di delapan kabupaten, dengan masa berlaku kebijakan hingga tiga tahun.
“Yang kedua, terkait dengan tadi untuk kredit tadi Pak Menko sampaikan untuk di daerah bencana yang terutama untuk di NTT, kami memberikan restrukturisasi di NTT tersebut untuk mereka yang terdampak bencana sampai dengan 3 tahun. Itu di 8 kabupaten di NTT,” ujar Kiki.
Delapan wilayah yang mendapat perlakuan khusus ini meliputi Kabupaten Ende, Flores Timur, Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Nagekeo, Ngada, dan Sikka. Kebijakan ini secara spesifik mencakup debitur yang terdampak langsung oleh gempa bumi di wilayah tersebut.
OJK sebelumnya telah menetapkan kebijakan perlakuan khusus bagi debitur terdampak gempa NTT pada 28 September 2026, yang berlaku selama tiga tahun. Aturan tersebut memungkinkan kredit yang direstrukturisasi tetap dinilai lancar serta memberikan kemudahan penilaian kualitas kredit untuk pembiayaan dengan plafon hingga Rp10 miliar.
Restrukturisasi merupakan penyesuaian ketentuan kredit bagi debitur yang mengalami kesulitan dalam membayar cicilan. Bentuknya dapat berupa perubahan jadwal pembayaran atau perpanjangan jangka waktu kredit, sesuai dengan penilaian lembaga keuangan. Namun, perlu dipahami bahwa restrukturisasi tidak secara otomatis menghapus sisa pinjaman yang masih menjadi kewajiban debitur.
Melalui pembebasan bunga KUR pada 2027 dan program restrukturisasi kredit, pemerintah berupaya meringankan kewajiban pembayaran debitur yang terdampak bencana. Kebijakan ini diharapkan dapat membantu masyarakat memulihkan usaha, mempertahankan kegiatan ekonomi, dan melanjutkan pembayaran kredit sesuai dengan kemampuan keuangan mereka.
Komentar