Pemerintah telah menetapkan target ambisius untuk penyaluran kredit program sebesar Rp 394,2 triliun pada tahun 2027. Alokasi terbesar, yaitu Rp 325 triliun, akan difokuskan pada Kredit Usaha Rakyat (KUR) guna memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa target ini merupakan hasil dari rapat koordinasi Komite Kebijakan KUR bersama kementerian terkait, Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pembiayaan pada tahun mendatang akan diarahkan untuk mendukung berbagai sektor strategis, termasuk UMKM, pertanian, industri padat karya, perumahan, dan pemberdayaan perempuan prasejahtera.
“Yang terkait dengan kredit program itu terdiri dari Kredit Usaha Rakyat (KUR) Rp 325 triliun, kemudian Kredit Usaha Produksi (KUP) Pertanian itu Rp 1,4 triliun, Kredit Investasi (KI) Produksi Industri Padat Karya Rp 600 miliar, kemudian Kredit Perumahan Rakyat (KPR) itu Rp 30 triliun, kemudian Kredit Perempuan Prasejahtera (KPPS) Rp 30 triliun, sehingga totalnya Rp 394 triliun 200 miliar,” ungkap Airlangga di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (11/11/2026).
Rincian tersebut menunjukkan alokasi Rp 325 triliun untuk KUR, masing-masing Rp 30 triliun untuk kredit perumahan dan perempuan prasejahtera, Rp 1,4 triliun untuk sektor pertanian, serta Rp 600 miliar untuk industri padat karya. Jika dijumlahkan, kelima pos tersebut mencapai Rp 387 triliun, masih menyisakan selisih Rp 7,2 triliun dari total target yang disampaikan.
Secara spesifik, target penyaluran KUR pada 2027 mengalami peningkatan signifikan sebesar Rp 30 triliun atau sekitar 10,2% dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat Rp 295 triliun. Pemerintah juga tengah menjajaki pengembangan kredit berbasis hak kekayaan intelektual dan perluasan pembiayaan bagi para nelayan.
“Kemudian juga terkait dengan target KUR yang tahun ini kan Rp 295 T, jadi KUR-nya sendiri naik ke Rp 325 T,” ujar Airlangga.
Sementara itu, target kredit program perumahan pada 2027 mencapai Rp 30 triliun dan masih terbuka untuk peningkatan lebih lanjut pada semester kedua. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, melaporkan bahwa pembiayaan perumahan yang telah berjalan saat ini telah menjangkau sekitar 120.000 penerima manfaat. Bank Rakyat Indonesia (BRI) menjadi penyalur terbesar dengan nilai sekitar Rp 13 triliun, diikuti oleh BTN, BNI, dan Bank Mandiri.
Maruarar menambahkan bahwa penyaluran pembiayaan perumahan terbesar terkonsentrasi di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Kredit ini dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan perumahan, usaha bahan bangunan, jasa konstruksi, serta memfasilitasi masyarakat dalam membeli, membangun, dan merenovasi rumah.
“Untuk daerah itu saya harus apresiasi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Tengah, itu Rp 6,7 T. Kemudian Jawa Timur Rp 4,8 T. Kemudian Jawa Barat adalah Rp 4,6 T. Dan ini sudah bisa dinikmati oleh sekitar 120.000 orang,” ungkapnya.
Gubernur BI, Destry Damayanti, menyatakan dukungan penuh dari bank sentral terhadap perluasan kredit UMKM dan perumahan melalui kebijakan pelonggaran likuiditas. BI telah menyediakan tambahan ruang likuiditas sekitar Rp 84,3 triliun untuk pembiayaan UMKM dan Rp 65 triliun untuk sektor perumahan.
“Kami mempunyai Kebijakan Likuiditas Makroprudensial, di mana untuk di sektor UMKM itu sudah kami kembalikan dana bank yang ditempatkan di BI karena ada penurunan dari reserve requirement ratio-nya yaitu sekitar Rp 84,3 triliun,” jelas Destry.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, turut mengonfirmasi dukungan Otoritas Jasa Keuangan terhadap pelaksanaan kredit program pemerintah. OJK berencana memanfaatkan data dari Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dan memperkuat koordinasi pembiayaan UMKM melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).
“Yang pertama dari data di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang akan kita support sesuai dengan kebutuhan yang disampaikan untuk pelaksanaan pemberian KUR dan juga untuk UMKM ini,” kata Friderica.
Sebagai informasi, realisasi kredit program pemerintah hingga 27 Oktober 2026 telah mencapai Rp 294,6 triliun yang disalurkan kepada 4,24 juta debitur. Dari jumlah tersebut, penyaluran KUR mendominasi dengan angka Rp 265,9 triliun kepada 4,12 juta debitur. Dengan peningkatan target pembiayaan pada 2027, pemerintah berupaya keras memperluas akses modal bagi UMKM dan sektor produktif demi mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Komentar