Pemerintah telah menetapkan target Kredit Program Perumahan (KPP) sebesar Rp 30 triliun yang harus tercapai pada tahun 2027. Program ini dinilai strategis untuk memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat luas serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sekaligus menjadi motor penggerak pengembangan sektor perumahan di Indonesia.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, melaporkan bahwa per 10 November 2026, realisasi penyaluran KPP telah mencapai Rp 29,5 triliun. Dana tersebut terbagi menjadi KPP untuk sisi supply sebesar Rp 10,1 triliun atau 34,3% dari total, dan KPP untuk sisi demand sebesar Rp 19,4 triliun atau 65,6%.
Lebih rinci, penyaluran untuk sisi supply mencakup pengembang perumahan sebesar Rp 5,8 triliun, pedagang bahan bangunan Rp 3,1 triliun, dan penyedia jasa konstruksi Rp 1,1 triliun. Sementara itu, dari sisi demand, dana sebesar Rp 19,4 triliun dialokasikan untuk renovasi rumah senilai Rp 14,2 triliun, pembelian rumah Rp 3,1 triliun, dan pembagian rumah untuk mendukung kegiatan usaha Rp 2 triliun.
“Per tanggal 10 November 2026 ini untuk sektor supply Rp 10,1 triliun dan demand sebesar Rp 19,1 triliun,” ujar Maruarar di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Rabu (11/11/2026).
Pembiayaan ini diperkirakan mencakup sekitar 95 ribu rumah untuk renovasi, 11 ribu rumah untuk pembelian, dan 10 ribu rumah untuk pembangunan. Dengan demikian, total sasaran pembiayaan program ini mencapai sekitar 117 ribu rumah.
Kebijakan pembiayaan ini merupakan langkah krusial dalam menggerakkan roda perekonomian nasional sekaligus membantu masyarakat dalam memperoleh hunian yang layak. Dukungan pembiayaan tidak hanya ditujukan bagi konsumen rumah tangga, tetapi juga bagi para pelaku UMKM yang memegang peranan penting dalam rantai pasok pembangunan perumahan.
Dalam kesempatan tersebut, Maruarar mengapresiasi kontribusi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang telah menyalurkan dana sebesar Rp 13,5 triliun dalam program KPP. Tiga anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) lainnya juga turut berkontribusi signifikan: Bank Tabungan Negara (BTN) sebesar Rp 6,5 triliun, Bank Negara Indonesia (BNI) senilai Rp 2,6 triliun, dan Bank Mandiri sebesar Rp 2,4 triliun.
Dari sisi persebaran wilayah, Jawa Tengah memimpin dengan penyaluran dana sekitar Rp 6,7 triliun, diikuti oleh Jawa Timur sebesar Rp 4,8 triliun, dan Jawa Barat sebesar Rp 4,6 triliun.
“Artinya kebijakan ini menurut kami sangat pro-rakyat ya, seperti arahan Bapak Presiden. Jangan UMKM itu dikasih bunganya tinggi sementara pengusaha-pengusaha besar dikasih bunganya rendah,” pungkas Maruarar, menekankan komitmen pemerintah terhadap pemerataan akses pembiayaan.
Komentar