AMBON – Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, membantah tegas isu yang mengaitkan dirinya dengan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai tuduhan tersebut sebagai bentuk fitnah yang merusak iklim politik nasional dan menegaskan siap menempuh jalur hukum jika pihak yang melempar isu tidak segera memberikan bukti.
Bantahan keras tersebut disampaikan Bahlil saat memberikan sambutan dalam pelantikan Pengurus DPD I Partai Golkar Provinsi Maluku di Ambon pada Sabtu (7/11/2026). Isu ini mengemuka di media sosial setelah beredar narasi yang menyebut adanya keterlibatan seorang ketua umum partai politik dalam pertemuan khusus bersama kelompok yang disinyalir melakukan penyadapan terhadap Presiden Prabowo. Kasus ini juga turut menyeret nama mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Bahlil mengaku terkejut ketika mendapati namanya secara mendadak diseret ke dalam kontroversi tersebut. “Tiba-tiba ada satu cerita ngarang dari mana saya tidak tahu, yang mengatakan tiga jam sebelum para jenderal itu ditangkap, katanya ada ketua umum partai rapat dengan mereka. Awal-awalnya saya tidak terlalu ngeh, karena ketua partai kan banyak, tetapi begitu saya bangun tadi pagi dari pesawat lihat, kok ini sudah menuduhnya ke saya,” ujar Bahlil dalam forum yang disiarkan langsung melalui kanal YouTube Kabar Golkar, Sabtu.
Merespons tuduhan liar tersebut, Bahlil mendesak pihak penyebar narasi untuk segera menyampaikan klarifikasi terbuka. Ia juga meminta aparat penegak hukum serta pihak keamanan turun tangan untuk mengusut tuntas klaim pertemuan ilegal yang dituduhkan kepadanya. “Saya bilang ini apa maksudnya? Jadi saya mau sampaikan kepada saudara-saudara saya, di dalam mimbar ini, karena menuduh ketua partai. Saya sengaja bicara di forum ini. Segera klarifikasi itu. Segera klarifikasi. Dan buktikan, saya minta kepada pihak aparat keamanan, untuk diusut tuntas, dibuka saja. Jangan fitnah terus yang dibangun. Diusut saja,” tegasnya.
Tidak hanya merespons rumor di media sosial, Bahlil turut menyoroti sebuah pernyataan dari figur senior yang dinilainya aktif menyebarkan asumsi tanpa bukti di podcast. Bahlil memperingatkan, tuduhan tanpa dasar hukum bukan hanya merugikan nama baiknya, tetapi juga berbahaya bagi stabilitas publik. “Ada senior saya juga, senior saya yang merasa paling pintar bicara, sering pakai kacamata orangnya, di podcast. Saya bilang, kalau memang itu dinyatakan bahwa diduga saya, buktikan. Kalau tidak, saya akan somasi, saya akan proses secara hukum. Karena ini berbahaya. Ini berbahaya,” ucap Bahlil.
Menurut Bahlil, penggiringan opini publik yang berlandaskan informasi tidak benar memiliki dampak destruktif yang setara dengan kejahatan penyadapan itu sendiri. “Tuduhan-tuduhan ini sama kuatnya dengan melakukan penyadapan. Apa maksudnya memberikan berita-berita yang kurang bagus, membangun persepsi macam-macam. Ini menurut saya enggak sehat,” tambahnya.
Isu penyadapan terhadap pejabat tinggi negara, khususnya kepala negara, merupakan salah satu dinamika keamanan dan politik paling sensitif di Indonesia. Narasi mengenai dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto mulai menyita perhatian publik setelah muncul rumor yang mengaitkan sejumlah perwira tinggi dan tokoh politik nasional dalam pusaran jaringan komunikasi ilegal tersebut.
Di tengah ketatnya persaingan politik antarpihak pasca-transisi pemerintahan dan perombakan struktur kepemimpinan di berbagai instansi, spekulasi publik kerap berkembang cepat di media sosial maupun platform diskursus digital seperti podcast. Ketidakjelasan informasi dalam isu-isu keamanan berskala besar sering kali dimanfaatkan untuk membangun framing politik negatif terhadap figur-figur kunci pemerintahan, seperti menteri kabinet maupun pimpinan partai politik besar.
Langkah tegas Bahlil Lahadalia untuk membawa tuduhan ini ke domain hukum dipandang sebagai upaya membendung penyebaran disinformasi yang berpotensi memicu destabilisasi politik di tingkat nasional.
Komentar