Mempawah (Suara Landak) – Polemik anggaran pembangunan pendopo Bupati Mempawah senilai Rp15 miliar memicu gelombang kritik dari masyarakat, termasuk kalangan mahasiswa. Kritik tersebut memuncak dalam aksi demonstrasi yang digelar pada Selasa siang (2/12/2025) di Kota Mempawah.
Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Mempawah Adrianus.SUARALANDAK/SK
Aksi yang awalnya berlangsung tertib itu berubah ricuh setelah beberapa waktu, sehingga mengundang perhatian publik. Kericuhan tersebut langsung mendapat tanggapan dari berbagai pihak, salah satunya Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Mempawah, Adrianus.
Adrianus menyayangkan adanya tindakan-tindakan yang mengarah pada anarkisme. Ia menegaskan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara, namun tetap harus dilakukan dengan cara yang damai, mengutamakan ketertiban, serta tidak mengganggu masyarakat lain.
“Siapa pun boleh melakukan aksi, silakan, karena hal itu diatur dalam undang-undang. Tapi janganlah sampai anarkis. Mempawah ini bukan hanya milik mahasiswa, tapi juga masyarakat lain yang bekerja untuk menafkahi keluarga. Kalau anarkis dan meluas, kasihan,” tegas Adrianus.
Ia menekankan bahwa Kabupaten Mempawah dihuni oleh masyarakat dari berbagai latar belakang, profesi, dan etnis. Karena itu, aksi anarkis dikhawatirkan dapat memicu konflik yang lebih besar dan berpotensi menyeret isu-isu sensitif, termasuk antar-etnis, jika dilakukan oleh kelompok tertentu yang membawa nama etnis secara tidak tepat.
“Masyarakat Adat Dayak juga pernah melakukan aksi demo di Kota Mempawah, namun Puji Tuhan, tertib, aman, dan lancar, tidak anarkis. Ayo, kita jaga kamtibmas yang ada di Kota Mempawah,” tambahnya.
Dengan adanya peringatan ini, masyarakat diharapkan tetap mengedepankan dialog konstruktif dan menjaga situasi tetap kondusif, meski tengah berhadapan dengan isu-isu publik yang menimbulkan perdebatan. Pemerintah daerah juga didorong untuk membuka ruang komunikasi demi menghindari kesalahpahaman dan potensi konflik sosial di Mempawah.[SK]
