 |
| Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI serta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI, Letjen TNI Suharyanto, meninjau langsung posko penanganan karhutla di area VIP Lanud Supadio, Kubu Raya, Kalimantan Barat, Jumat (1/8/2025).SUARALANDAK/SK |
Kunjungan ini disambut oleh Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, yang turut mendampingi dalam peninjauan serta mengikuti rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh Kepala BNPB. Rapat tersebut membahas kesiapan seluruh pemangku kepentingan dalam menghadapi karhutla secara cepat, tepat, dan terukur.
Dalam keterangannya, Letjen TNI Suharyanto menegaskan bahwa penanggulangan karhutla tidak bisa dilakukan secara parsial. Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, termasuk pelibatan pemerintah daerah, TNI-Polri, BMKG, serta masyarakat, dalam mengatasi bencana yang berdampak luas terhadap kesehatan dan lingkungan ini.
“Diperlukan percepatan penanggulangan, termasuk dengan operasi modifikasi cuaca atau hujan buatan, agar karhutla di Kalbar bisa segera ditangani dengan baik,” ujar Suharyanto.
Ia juga mengapresiasi kerja keras seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan di lapangan. Menurutnya, sinergi antara BNPB, Kementerian LHK, BMKG, serta TNI AU dan pemda sangat menentukan keberhasilan operasi darurat ini.
“Kolaborasi ini menjadi kunci dalam menentukan waktu dan lokasi penyemaian awan yang paling efektif. Jika kondisi memungkinkan, modifikasi cuaca menjadi solusi strategis, terutama di lokasi yang sulit dijangkau tim darat,” tegasnya.
Sementara itu, Gubernur Ria Norsan menyambut baik perhatian serius yang diberikan oleh pemerintah pusat. Ia menyampaikan bahwa berbagai langkah telah dilakukan secara terkoordinasi, termasuk penyiraman melalui helikopter water bombing dan pelaksanaan hujan buatan.
“Semoga upaya yang sudah kita lakukan bersama ini segera membuahkan hasil. Kami mohon dukungan dan doa seluruh masyarakat agar kondisi ini bisa segera membaik,” ujarnya.
Ria Norsan menegaskan bahwa pemerintah provinsi tidak tinggal diam dan terus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mengendalikan situasi agar tidak berdampak lebih luas.
Penanganan karhutla di Kalimantan Barat saat ini menjadi prioritas nasional, mengingat dampaknya terhadap kualitas udara, kesehatan masyarakat, serta aktivitas sosial dan ekonomi. Pemerintah berkomitmen untuk terus mengambil langkah-langkah konkret guna menekan jumlah titik api dan mencegah meluasnya kebakaran hutan dan lahan di wilayah ini.[SK]
