Sekolah Rakyat Kalbar Siap Dibuka Agustus 2025, Fasilitas Asrama Lengkap Disiapkan untuk Siswa Kurang Mampu

 

Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat, Raminuddin.SUARALANDAK/SK

Pontianak (Suara Landak) – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat siap meluncurkan program pendidikan inklusif melalui Sekolah Rakyat Rintisan yang akan mulai proses belajar mengajarnya pada Agustus 2025 mendatang. Berlokasi di Gedung Balai Latihan Kerja (BLK) Provinsi Kalbar, sekolah ini didesain khusus untuk menyasar anak-anak dari keluarga kurang mampu dan masuk dalam kategori kemiskinan ekstrem.

Salah satu fasilitas unggulan yang disiapkan adalah asrama layak huni bagi para siswa dan siswi yang akan menempuh pendidikan di sana. Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalbar, Raminuddin, menyampaikan bahwa seluruh sarana dan prasarana dalam asrama telah dipersiapkan secara matang guna mendukung kenyamanan dan konsentrasi belajar para siswa.

“Setiap kamar asrama akan dihuni oleh empat orang siswa. Fasilitasnya sudah lengkap, mulai dari tempat tidur bertingkat, kamar mandi dalam dengan shower dan water heater, AC, hingga meja belajar,” ungkap Raminuddin saat diwawancarai pada Rabu (16/07/2025).

Selain itu, para siswa juga akan dibekali seragam sekolah, pakaian tidur, pakaian olahraga, hingga gadget khusus untuk mendukung proses pembelajaran berbasis digital. Bantuan ini akan disediakan langsung oleh Kementerian Sosial RI sesuai dengan standar nasional pembangunan sekolah rakyat.

“Nantinya setiap siswa akan mendapatkan gadget yang dipakai khusus untuk kegiatan belajar, dan penggunaannya akan diawasi secara ketat oleh pihak sekolah,” tegasnya.

Pada tahap awal, Sekolah Rakyat Kalbar akan menampung total 90 siswa dari tiga jenjang pendidikan, yaitu SD, SMP, dan SMA. Dengan rincian dua rombongan belajar (rombel) untuk SD, dan masing-masing satu rombel untuk SMP dan SMA. Total ruang kelas yang disiapkan sebanyak empat kelas.

Karena menyasar warga dengan kemiskinan ekstrem, proses seleksi calon peserta didik dilakukan secara ketat. Salah satunya melalui kunjungan langsung ke rumah (home visit) untuk memverifikasi kondisi keluarga calon siswa.

“Validasi data dilakukan oleh pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang memang bertugas mendata keluarga tidak mampu dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS),” jelas Raminuddin.

Program Sekolah Rakyat ini merupakan bagian dari upaya strategis Pemprov Kalbar dalam meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga rentan secara ekonomi. Diharapkan, melalui pendekatan pendidikan berasrama dan fasilitas yang layak, siswa dapat fokus belajar dan keluar dari lingkaran kemiskinan.

“Kami ingin memastikan bahwa anak-anak dari keluarga kurang mampu juga mendapatkan pendidikan yang layak, akses teknologi, dan lingkungan belajar yang nyaman agar mereka bisa mengejar cita-citanya,” pungkas Raminuddin.[SK]