Pontianak (Suara Landak) – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tengah mempercepat proses pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di seluruh wilayah desa dan kelurahan. Gubernur Kalbar, Ria Norsan, menyampaikan bahwa saat ini pembentukan koperasi tersebut sudah memasuki tahap finalisasi badan hukum.
Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementrian Hukum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora saat ditemui pada rapat koordinasi pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalimantan Barat pada Kamis (15/5/2025).SUARALANDAK/SK
Hal tersebut disampaikan Norsan saat menghadiri Rapat Koordinasi Pembentukan Koperasi Kelurahan/Desa Merah Putih di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalbar, Kamis (15/5/2025).
“Kurang lebih sekitar tanggal 31 Mei 2025 ini kita diminta untuk merampungkan pembentukan badan hukumnya,” ujar Gubernur Kalbar.
Setelah rampung, akta notaris untuk koperasi ini ditargetkan terbit pada 1 Juni 2025, dengan peluncuran resmi dijadwalkan pada 12 Juli 2025.
“Mudah-mudahan rapat desa ini dapat dilaksanakan hingga 31 Mei. Lalu 1 Juni kita sudah membentuk akta notarisnya, kemudian selesai, 12 Juli kita launching. Dengan waktu yang tersisa, saya harap semua proses bisa kita selesaikan tepat waktu,” jelas Norsan.
Ia juga mengimbau kepada seluruh kepala daerah di kabupaten/kota untuk segera mengerahkan dukungan penuh terhadap percepatan pembentukan koperasi tersebut.
“Kepala daerah di seluruh kabupaten/kota saya minta segera bergerak. Tugaskan jajarannya untuk memastikan seluruh persiapan koperasi ini tuntas,” tegasnya.
Dalam rencana besar ini, sebanyak 2.038 koperasi akan dibentuk dari total 2.145 desa dan kelurahan yang ada di Provinsi Kalimantan Barat. Langkah ini diyakini menjadi tonggak penting dalam memperkuat ekonomi kerakyatan di tingkat desa.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, turut mendukung penuh program ini. Ia menyatakan bahwa seluruh notaris di Kalbar dilibatkan dalam proses pembentukan badan hukum koperasi.
“Sebanyak 347 notaris di Kalbar akan turut serta. Proses ini melibatkan notaris sebagai mitra Kementerian Hukum untuk mempercepat penerbitan akta koperasi,” ujar Jonny.
Ia juga menekankan bahwa dalam konteks program nasional seperti ini, pengesahan akta dapat dilakukan oleh seluruh notaris di daerah masing-masing untuk mempercepat proses.
“Kami berharap seluruh proses pasca-pengesahan, seperti pencatatan di lembaran negara, bisa tuntas di bulan Juni. Sehingga saat peresmian di bulan Juli, semuanya sudah lengkap,” pungkasnya.[SK]
