Pontianak (Suara Landak) – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menegaskan komitmennya untuk menggratiskan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) bagi seluruh siswa SMA swasta di Kalbar pada tahun 2026. Kebijakan ini bertujuan untuk mewujudkan pemerataan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat, baik di sekolah negeri maupun swasta.
Potret Ria Norsan dan Krisantus Kurniawan diajak berfoto tamu undangan rapat paripurna DPRD pada Senin (03/03/2025) sore.SUARALANDAK/SK
“Alhamdulillah, kita sudah minta Kepala Dinas Pendidikan untuk mendata SMA swasta. Tahun ini kita prioritaskan sekolah-sekolah swasta yang kurang mampu, terutama yang kondisinya mulai tutup,” ujar Norsan dalam wawancara usai Rapat Paripurna DPRD Kalbar, Senin (3/3/2025).
Ia menambahkan bahwa sekolah-sekolah swasta besar seperti SMA Paulus dan Santo Petrus tetap mendapat perhatian, namun skema bantuannya akan menyesuaikan kondisi anggaran daerah. “Itu bukan berarti tidak kita bantu, tetapi kita menunggu anggaran cukup. Karena tahun ini ada pemotongan anggaran, sehingga belum bisa menampung semuanya,” jelasnya.
Menurutnya, program pembebasan SPP ini merupakan bagian dari upaya mencapai keadilan pendidikan di Kalbar. “Kalau dulu hanya sekolah negeri yang mendapatkan fasilitas ini, sekarang swasta juga kita bebaskan. Kita ingin pendidikan merata bagi semua,” tegasnya.
Pada tahap awal, Pemprov Kalbar menargetkan sekitar 40 ribu siswa SMA swasta untuk mendapatkan pembebasan SPP pada tahun ini. Namun, keterbatasan anggaran akibat pemotongan belanja daerah membuat pemerintah harus melakukan skala prioritas dalam implementasinya.
“Saya yakin tahun 2026, insya Allah semuanya bisa tertampung,” ujar Norsan optimistis.
Program ini menjadi bagian dari visi dan misi pemerintahan Ria Norsan-Krisantus Kurniawan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kalbar. Dengan kebijakan ini, diharapkan tidak ada lagi anak-anak yang putus sekolah akibat kendala biaya, serta semakin banyak lulusan SMA yang siap melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.[SK]
