Pontianak (Suara Landak) – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Barat mengimbau Pemerintah Daerah (Pemda) untuk memprioritaskan mitigasi risiko dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kepala BPKP Kalbar Rudy M. Harahap.SUARALANDAK/SK
Kepala Perwakilan BPKP Kalbar, Rudy M. Harahap, menyatakan bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi sektor utama dalam program MBG. Namun, tanggung jawab keberhasilan program ini juga melibatkan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Daerah.
"Gubernur perlu mengarahkan para Bupati, Wali Kota, dan seluruh pihak terkait untuk bersama-sama memitigasi risiko pelaksanaan program MBG," ujar Rudy, Senin (13/1/2025).
Berdasarkan pantauan BPKP Kalbar, terdapat beberapa titik kritis yang memerlukan perhatian khusus agar program MBG dapat berjalan optimal:
Keterbatasan tenaga kerja, seperti akuntan, ahli gizi, dan tenaga operasional, menjadi tantangan utama. Penting untuk menghitung anggaran secara detail, termasuk alokasi biaya untuk setiap porsi makanan dan kecukupan gizi. Penggunaan air bersih menjadi syarat mutlak. Pemerintah daerah diminta menyediakan alat filtrasi untuk menjamin kualitas air. Dibutuhkan pelatihan intensif bagi tenaga kerja serta penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan MBG.
Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Kabupaten Kubu Raya, Firman Fahrozi, menyampaikan bahwa target pelaksanaan MBG di Kalbar pada Januari 2025 mencakup 16 titik di seluruh kabupaten/kota.
"Dari 16 titik tersebut, Kecamatan Pontianak Selatan dan Desa Rasau Jaya 1 di Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, menjadi daerah yang paling siap," ungkap Firman.
Namun, ia mengakui bahwa sebagian besar titik masih dalam tahap persiapan akibat pengunduran diri sejumlah mitra BGN Pusat. Oleh karena itu, pihaknya kini tengah melakukan validasi dan verifikasi mitra pengganti.
Firman meminta dukungan penuh dari pemerintah daerah dan unsur Forkopimda di Kalimantan Barat dalam membantu mendata mitra yang dapat mendukung pelaksanaan MBG.
"Sinergi ini penting untuk memastikan keberhasilan program yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat Kalimantan Barat," tutupnya.[SK]
