-->
    |

Streaming Radio Suara Landak

Kunker ke Perbatasan Indonesia - Malaysia, Cornelis Minta Pembangunan Selesai Tahun 2024

Foto bersama di tugu titik nol Indonesia-Malaysia saat Cornelis melakukan kunker di Jagoi Babang, Bengkayang.

Ngabang
(Suara Landak) - Dalam rangka kunjungan kerja Reses Anggota DPR RI Komisi II, Anggota Badan Anggaran dan Anggota Badan Pengawasan Perbatasan fraksi PDI Perjuangan Drs. Cornelis, MH melaksanakan kunjungan kerja Reses masa persidangan IV Tahun sidang 2020-2021 di perbatasan Negara Republik Indonesia dan Negara Malaysia untuk meninjau secara langsung pembangunan di perbatasan.

Kepada awak media Cornelis menyampaikan bahwa dalam rangka masa reses ini, khusus menyangkut pembangunan strategis Nasional yaitu menyangkut batas negara antara perbatasan Indonesia dengan Malaysia. Cornelis mengatakan bahwa pelaksanakan reses tersebut langsung melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Kapuas Hulu pada tanggal 23 April 2021, Kabupaten Bengkayang pada tanggal 26 April 2021 dan Kabupaten Sambas pada tanggal 28 April 2021.

"Program Pembangunan Strategis Nasional ini semenjak saya menjadi Gubernur Kalimantan Barat memang sudah diprogramkan bersama dengan Presiden RI Jokowi dan saat ini saya di DPR RI pada komisi II yang memang membidangi perbatasan, saya langsung mengadakan pengawasan pembangunan di perbatasan antara Negara Indonesia dan Negara Malaysia," ujar Cornelis kepada awak media di Ngabang, Senin (3/5/2021).

Lebih lanjut Cornelis menyampaikan bahwa pemerintah sangat serius untuk membangun perbatasan Indonesia dan Malaysia, pembangunan itu masih berjalan dengan baik dan masyarakat juga harus memberikan dukungan, pemerintah daerah yang berbatasan langsung dan pemerintah provinsi juga harus memberikan dukungan.

"Karena jika tidak ada dukungan proyek pembangunan di perbatasan, pembangunan tersebut bisa terganggu dan ini strategis nasional yang menyangkut bagaimana koneksivitas antara Kalimantan Barat dengan Kalimantan lainnya. Dengan terbangunya jalan terkoneksi sampai ke ibu kota, ke ibu kota Negara yang baru nanti. Kita harapkan dari Putusibau itu ke ibu kota negara yang baru hanya 3 jam perjalanan. Jadi Kalimantan itu sudah terkoneksi semua sehingga kesatuan dan kesatuan itu bukan hanya isapan jempol, tetapi sudah menyatu," terang Cornelis.

Cornelis juga mengatakan nantinya juga dari Temajo ke Aruk, Aruk ke  Jaggoi Babang, Jaggoi ke Entikong, Entikong ke Sunge Keli, Sunge Keli ke Badau, Badau ke Putusibau, Putusibau ke Nanga Era sampai ke Kalimantan timur itu bisa terhubung dengan satu jalur, dan pembangunan perbatasan ini ditargetkan selesai di tahun 2024.

"Ternyata di daerah Entikong sampai dengan Kapuas hulu, badan jalan sudah dibangun, di Badau ke arah Sintang sudah dibangun dan menjadi persoalan sekarang adalah antara Entikong dengan Badau itu badan jalan sudah jadi tetapi pengerasan jalanya belum, sehingga hancur kembali, oleh karena itu yang kita harapkan kepada pemerintah untuk cek ulang kembali pembangunan di sana, agar target penyelesaian di tahun 2024 bisa tercapai," kata Cornelis.

Cornelis menyampikan bahwa perbatasan antara Negara Indonesia dan Malaysia selama Indonesia merdeka, baru pada kepemimpinan Presiden Jokowi yang memberikan perhatian penuh untuk membangun perbatasan, yang bertujuan agar daerah-daerah ini tidak diambil oleh negara lain, atau tidak mau pengalaman sempadan dan Ligitan, sehingga presiden dengan sungguh-sungguh dan serius untuk membangun daerah perbatasan ini, untuk tetap bisa menjaga NKRI tidak di ganggu atau daerahnya tidak diambil.

"Hasil dari kunjungan kerja ini nanti kami sampaikan kepada Mentri Dalam Negeri, karena beliau adalah leading sektornya untuk menangani perbatasan ini yang mengkoordinasikan beberapa kementrian, dan selanjutnya sebelum pembangunan perbatasan diselesaikan, kita harapkan pemerintah Indonesia dan Malaysia sudah ada perjanjian bilateral untuk perdagangan internasional, sehingga apa yang diinginkan, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan itu bisa terwujud dan akan terjadi perdagangan yang legal, hal ini harus ada kesepakatan terlebih dahulu antara pemerintah Indonesia dan Malaysia, kita bisa jual apa ke Malaysia dan Malaysia bisa jual apa ke kita, sehingga dalam kondisi negara seperti sekarang ini akibat bencana non alam COVID-19 ini bisa memberikan atau menumbuh kembangkan atau ada daya ungkit ekonomi di daerah perbatasan," tutup Cornelis. (MC/Fik)

Disiarkan : Radio Suara Landak 98 FM

Bagikan:
Komentar Anda

Berita Terkini