 |
| Cornelis saat mengikuti Musrembang Provinsi Kalimantan Barat secara video conference |
Ngabang (Suara Landak) - Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Fraksi PDI Perjuangan Dapil Kalimantan Barat 1, Drs. Cornelis MH turut mengikuti Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Barat tahun 2021 yang dilakukan secara virtual melalui video conference, Senin (20/04/20).
Acara Musrenbang ini dibuka langsung oleh Gubernur Kalimantan Barat, dan dihadiri oleh Perwakilan Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, unsur Forkopimda Provinsi Kalimantan Barat, anggota DPR RI Dapil Kalbar, Ketua dan anggota DPRD Provinsi Kalbar, seluruh Bupati dan Wali Kota se-Kalimantan Barat, Kepala Bappeda se-Kalimantan Barat, pimpinna instansi vertikal, tokoh masyarakat, akademisi serta unsur terkait lainnya melalui konferensi video.
Dalam Musrenbang ini, Cornelis selaku Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Fraksi PDI Perjuangan Dapil Kalimantan Barat 1 menyampaikan beberapa masukan terutama kepada Kemendagri dan Gubernur Kalimantan Barat mengenai rencana pembangunan strategis kedepan yang akan dilakukan di Kalimantan Barat.
Isu saat ini yang perlu menjadi perhatian bersama yaitu mengenai penanganan bencana kemanusiaan pandemi COVID-19 yang dialami negara Indonesia tak terkecuali Kalimantan Barat. Cornelis menyampaikan perlu difikirkan dampak kedepan dari penyakit ini mulai dari upaya penanganan yang berpengaruh pada keuangan negara.
Dirinya meminta pemerintah pusat untuk dapat memberikan petunjuk tertulis kepada pemerintah daerah agar mempunyai dasar hukum yang jelas melakukan penanganan COVID-19 sehingga tidak bermasalah saat dilakukan pemeriksaan dikemudian hari.
"Dalam rangka penanggulangan masalah bencana ini agar Kepala Daerah diberikan petunjuk secara tertulis agar punya dasar hukum yang jelas, jangan nanti setelah corona ini mereka menjadi tersangka. Oleh karena itu perlu ada surat atau petunjuk secara tertulis dalam penggunaan anggaran. Supaya dikemudian hari mereka tidak menjadi bulan-bulanan pemeriksa. Diingatkan pak Gubernur ini menjadi pelajaran kita dalam menghadapi wabah flu burung dan rabies tempo hari," tukas Cornelis.
 |
| Cornelis saat mengikuti Musrembang Provinsi Kalimantan Barat secara video conference |
Terkait perencanaan pembangunan 2021 mendatang, Cornelis meminta semua Kepala Daerah bisa mengantisipasi keadaan setelah terjadi wabah COVID-19. Terutama memperhatikan para petani yang merupakan unsur pendukung meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat.
"Saya belum melihat dalam penyusunan perencanaan ini bagaimana tahun 2021 setelah wabah ini apa yang harus kita lakukan. Setidaknya pemerintah daerah bisa mengantisipasi karena pertumbuhan ekonomi kita banyak didukung oleh petani. Tentu dalam rangka menghadapi situasi tidak pasti ini, petani kita untuk tahun 2021 harus mendapat perhatian khusus juga," ujar Cornelis.
Selain itu Cornelis juga meminta agar setiap rumah sakit daerah dapat menyediakan alat tes untuk penanganan COVID-19 agar bisa segera diketahui seseorang tepapar virus mematikan ini.
"Kiranya alat tes untuk Corona ini tiap-tiap rumah sakit didaerah supaya punya. Sehingga masyarakat kita bisa dites," katanya.
Mengenai pemotongan anggaran, seluruh anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) khususnya infrastruktur kecuali kesehatan, Cornelis menyatakan DPR tidak keberatan selama untuk kepentingan rakyat.
"Kementerian keuangan sudah melaporkan kepada DPR melalui badan anggaran dan kita juga sudah tidak keberatan, termasuk DPR juga dipotong. Jadi khusus untuk menanggulangi Corona ini. Oleh karena itu, kita prioritaskan bagaimana nyawa manusia atau rakyat Kalimantan Barat ini diselamatkan," papar Cornelis.
Menanggapi beberapa masukan ini, Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji mengapresiasi dan mendukung masukan dari anggota komisi II DPR RI ini.
"Saya sependapat dengan Bapak (Cornelis) harus ada dukungan tertulis untuk hal-hal yang berkaitan dengan penanganan virus corona ini. Kalau 2021 akan kita bicarakan sekarang program-program kita harusnya recovery ekonomi masyarakat itu penting, kemudian petani ini harus mendapat perhatian dari kita, makanya saya minta segera pengadaan pupuk dan bibit bagi mereka agar bisa berproduksi," terang Midji.
Terkait pengadaan alat tes untuk rumah sakit didaerah, Midji mengungkapkan bahwa di Kalimantan Barat sendiri saat ini baru dua Kabupaten yang sudah mengadakan alat tes Corona yaitu Kabupaten Landak dan Kota Pontianak.
"Alat tes ini saya sependapat, lebih baik daerah juga ikut mengadakan. yang sudah mengadakan itu setahu saya Landak dan Kota Pontianak," terang Midji. (MC/Fik)
Disiarkan di Radio Suara Landak 98 FM
