Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra memberikan pandangan hukum mengenai proses pengunduran diri Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka. Ia menegaskan bahwa mekanisme konstitusional pengunduran diri seorang wakil presiden memiliki perbedaan signifikan dibandingkan dengan lengsernya Presiden Soeharto pada tahun 1998.
Meskipun keduanya menggunakan diksi “menyatakan berhenti” atas kemauan sendiri, kedudukan hukum kedua jabatan tersebut dalam struktur pemerintahan membawa konsekuensi penanganan yang berlainan. Yusril menyoroti bahwa secara struktural, kedudukan presiden dan wakil presiden memegang peran suksesi yang tidak sama ketika terjadi kekosongan di tengah jalan.
“Beda, Kalau Pak Harto itu presiden, karena presiden berhenti, otomatis digantikan oleh wakil presiden, sekarang ini yang berhenti wakil presiden. Kan tidak bisa digantikan siapa-siapa, kecuali dilakukan melalui pemilihan,” ujar Yusril saat hendak memasuki Ruangan Istana Negara, pada Kamis (12/11/2026).
Kendati demikian, dari sudut pandang gaya hukum penulisan surat pengunduran diri, dokumen yang disampaikan Gibran dinilai memiliki kemiripan prinsipil dengan format yang pernah dirumuskannya saat reformasi lalu. Yusril berpendapat bahwa surat yang menyatakan berhenti secara mandiri tidak memerlukan persetujuan politis dari lembaga legislatif.
“Menurut pendapat saya, sudah tidak perlu MPR mengadakan sidang apakah setuju atau tidak setuju dengan surat berhentinya itu, karena ini style-nya hampir sama dengan pernyataan berhentinya Pak Harto ya, yang saya draf tahun 1998 yang lalu, ada kata-kata ‘menyatakan berhenti,'” jelasnya. Ia menambahkan, keputusan yang menyatakan berhenti merupakan keputusan sepihak yang lahir dari kemauan sendiri dan telah mempunyai kekuatan hukum mengikat tanpa perlu konsen dari pihak lain.
Agar roda pemerintahan tetap berjalan stabil dan tidak berlarut-larut, Yusril mendorong Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk segera mengambil langkah administratif secara cepat sesuai koridor hukum yang berlaku. “Supaya proses ini berjalan konstitusional, cepat, dan tidak lambat-lambat, jadi MPR sebenarnya tentu akan mengadakan sidang dalam waktu yang dekat ini untuk menyatakan terjadi kevakuman atau kekosongan wakil presiden,” kata Yusril.
Setelah sidang paripurna MPR resmi mendeklarasikan kekosongan jabatan tersebut, tahapan berikutnya adalah meminta pihak eksekutif untuk segera menyiapkan nama pengganti. “MPR secara resmi memberitahukan kepada presiden untuk mengajukan dua nama calon wakil presiden disertai dengan persyaratan-persyaratannya untuk dipilih oleh MPR dalam waktu selambat-lambatnya 60 hari,” pungkasnya merujuk pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.
Komentar