Presiden Prabowo Subianto berpeluang menggelar pertemuan dengan sekitar 10 partai politik koalisi pengusungnya pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 sebelum menentukan dua nama calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Keputusan final mengenai dua nama yang akan diserahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tetap menjadi hak prerogatif penuh Kepala Negara.
Penegasan tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Yusril menjelaskan, koalisi pendukung pemerintah yang berpeluang diajak berdiskusi mencakup partai parlemen maupun nonparlemen.
“Jadi presiden punya kewenangan penuh untuk mengajukan siapa dua calon yang akan diajukan ke MPR itu. Proses apa yang akan ditempuh oleh presiden itu sepenuhnya kewenangan beliau. Beliau bisa berkonsultasi dengan siapa saja atau juga tidak berkonsultasi juga tidak apa-apa,” ujar Yusril.
Menurut Yusril, langkah Presiden untuk berunding dengan jajaran partai pendukung pemerintah juga sejalan dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Beliau juga bisa berunding dengan partai-partai koalisi, itu karena juga memang disebutkan di dalam Undang-Undang MD3 bahwa ini juga harus diutarakan dengan partai koalisi,” jelasnya.
Kendati Presiden Prabowo telah memberikan sinyal kuat untuk meminta masukan dari koalisi sebelum mengerucutkan dua nama kandidat, Yusril mengaku belum mengetahui jadwal pasti pertemuan tersebut akan digelar. “Dan beliau akan berbicara dengan partai koalisi, ketetapan (jadwal) kami belum tahu. Cuman tadi beliau katakan, ‘Mungkin saya perlu bicara dengan partai koalisi, ya’. Kita maklum hal itu. Tapi kapan akan diselenggarakan, ya, sepenuhnya kita serahkan kepada beliau,” pungkas Yusril.
Komentar