Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa kekosongan jabatan wakil presiden tidak akan menghambat jalannya pemerintahan. Hal ini disampaikan setelah Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari kursi Wakil Presiden. Yusril menjelaskan bahwa presiden tetap dapat menjalankan roda pemerintahan secara mandiri dengan dibantu oleh para menteri di kabinet.
Yusril menyampaikan hal tersebut kepada awak media di Kompleks Istana Kepresinan pada Kamis (12/11/2026). Ia menjelaskan bahwa jika jabatan wakil presiden kosong, tidak ada figur lain yang secara otomatis akan mengisi posisi tersebut. Presiden akan tetap menjalankan kekuasaan pemerintahan sendiri, sementara tugas wakil presiden pada dasarnya adalah membantu pelaksanaan tugas-tugas presiden.
“Tidak diisi oleh siapa-siapa. Oleh karena kalau tidak ada wakil presiden, presiden ya presiden kan menjalankan kekuasaan sendiri. Ya, wakil presiden itu membantu tugas-tugas presiden,” ujar Yusril.
Yusril menambahkan, tanpa adanya wakil presiden, tidak ada pejabat lain yang secara khusus menjalankan fungsi pendamping presiden dalam kapasitas sebagai wakil kepala negara. Meskipun demikian, kondisi tersebut tidak menjadi hambatan bagi presiden untuk menjalankan pemerintahan, baik ketika berada di dalam negeri maupun saat melakukan kunjungan kerja ke luar negeri.
“Kalau tidak ada wakil presiden, ya tidak ada yang membantu tugas-tugas presiden dalam konteks sebagai seorang wakil presiden. Jadi, presiden dapat menjalankan pemerintahan baik dari dalam maupun dari luar negeri, tidak masalah itu,” imbuhnya.
Menurut Yusril, sistem ketatanegaraan Indonesia tetap menyediakan para menteri sebagai pembantu presiden untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sebagaimana mestinya. Meskipun kedudukan dan kualifikasi menteri tidak sama dengan wakil presiden, setiap menteri memiliki tanggung jawab sesuai bidang tugasnya masing-masing. Dengan demikian, pelayanan publik dan pelaksanaan program pemerintahan tetap dapat berlangsung.
“Dan ada pembantu-pembantu presiden yang lain yang kualifikasinya tidak sama dengan wakil presiden, yaitu para menteri. Nah, para menteri mungkin ada yang ikut presiden, tapi ada juga di sini dan itu akan menjalankan tugasnya masing-masing,” kata Yusril.
Selain dukungan para menteri, Yusril menilai perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini turut mempermudah koordinasi antara presiden dan jajaran kabinet. Komunikasi jarak jauh memungkinkan presiden tetap berkoordinasi dengan para menteri yang berada di dalam negeri.
“Apalagi sekarang ini komunikasi sangat mudah, jadi tidak sulit untuk berkomunikasi dengan presiden,” pungkasnya.
Komentar