Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres mendesak masyarakat global untuk mempercepat langkah nyata dalam perlindungan iklim, pengurangan limbah, serta adopsi energi bersih. Seruan mendesak tersebut disampaikan Guterres dalam serangkaian acara tingkat tinggi di sela Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) yang digelar di kota pesisir selatan Antalya, Turki.
“Krisis iklim semakin cepat. Perlindungan kita terhadap masyarakat harus ikut dipercepat seiring dengannya,” tegas Antonio Guterres di hadapan para delegasi negara-negara dunia. Ia memperingatkan, kenaikan suhu bumi yang terus berlanjut serta ketergantungan pada bahan bakar fosil terus merenggut nyawa manusia dan membebani perekonomian global.
Sistem Peringatan Dini untuk Seluruh Penduduk Bumi
Dalam forum bertema kesiapsiagaan bencana, Guterres kembali menegaskan target ambisiusnya agar setiap penduduk di bumi terlindungi oleh sistem peringatan dini bencana (early warning system) pada akhir 2027.
Meskipun para negara donor telah memobilisasi dana sebesar US$ 2 miliar sejak 2022 untuk membantu sekitar 160 negara, Guterres mencatat bahwa sekitar satu dari tiga negara di dunia masih belum memiliki perlindungan yang memadai. Kesenjangan terbesar terutama terjadi di negara-negara berkembang, wilayah terdampak konflik, serta negara-negara kepulauan kecil.
Menyoroti ketimpangan infrastruktur yang mencolok, di mana beberapa negara di Eropa memiliki stasiun pemantau cuaca berstandar global yang jumlahnya lebih banyak dibandingkan seluruh benua Afrika. Guterres menekankan, sistem peringatan dini yang komprehensif terbukti mampu menekan angka kematian akibat bencana hingga hampir enam kali lipat.
“Kita tidak dapat memperingatkan masyarakat tentang sesuatu yang tidak dapat kita lihat,” ujar Guterres seraya mendesak pemerintah di seluruh dunia untuk mengintegrasikan anggaran sistem peringatan dini ke dalam anggaran nasional dan memperluas pendanaan yang terjangkau di sepanjang rantai prakiraan hingga komunikasi cuaca.
Target Nol Limbah dan Standar Global Pemangkasan Metana
Saat berpidato dalam pertemuan meja bundar para pemimpin mengenai ekonomi sirkular, Guterres menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Turki dan Ibu Negara Emine Erdogan yang telah menjadi tuan rumah pertemuan puncak bertema nol limbah (zero-waste summit).
Ia memaparkan data yang mengkhawatirkan bahwa umat manusia menghasilkan lebih dari 2 miliar ton sampah perkotaan setiap tahunnya dan membuang makanan yang setara dengan 1 miliar porsi makanan setiap hari. Guterres pun mendesak negara-negara di dunia untuk memangkas limbah pangan hingga separuhnya pada 2030.
Lebih jauh, Guterres menyoroti keterkaitan erat antara pengelolaan limbah, pemanasan global, dan emisi gas metana. Ia menjelaskan, metana menyumbang hampir sepertiga dari pemanasan global yang terjadi saat ini. Ironisnya, dari lebih dari 5.000 peringatan kebocoran metana yang dirilis sejak 2023 oleh Program Lingkungan PBB (UNEP), baru sekitar satu dari delapan peringatan yang mendapatkan respons tindak lanjut.
“Tindakan sukarela tidak lagi cukup,” tegas Guterres. Ia menginstruksikan UNEP untuk segera menetapkan tolok ukur global berbasis sains menuju emisi metana mendekati nol (near-zero methane benchmark) bagi sektor minyak dan gas bumi, sekaligus meminta pemerintah menegakkan regulasi dan menciptakan insentif untuk mencegah, memulihkan, serta mengelola limbah secara bertanggung jawab.
Percepatan Transisi Energi Bersih dan Infrastruktur Jaringan Listrik
Dalam sesi dialog mengenai elektrifikasi, Guterres menyambut baik komitmen global “35 pada 2035” (35-by-35 Global Electrification Pledge) yang menargetkan peningkatan porsi listrik dalam konsumsi energi dunia menjadi 35% pada 2035. Ia mengingatkan, ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah telah membuka mata dunia terhadap kerentanan ekonomi akibat ketergantungan pada impor bahan bakar fosil.
Namun, transisi ini menghadapi hambatan infrastruktur yang serius. Guterres mencatat bahwa proyek energi terbarukan dan penyimpanan energi berkapasitas sekitar 3.000 gigawatt (GW) saat ini masih tertahan karena menunggu sambungan ke jaringan listrik (grid connections). Angka antrean ini melonjak hingga 60% hanya dalam waktu satu tahun.
Ia juga menyoroti ketimpangan pembiayaan hijau global, di mana negara-negara berkembang di luar China hanya menerima sekitar satu dari setiap lima dolar yang diinvestasikan pada energi bersih, sementara mereka harus menanggung biaya pinjaman dua hingga tiga kali lebih mahal dibandingkan negara-negara maju.
“Kita dapat membangun masa depan kemandirian energi bersih atau mengunci satu generasi lagi dalam ketergantungan bahan bakar fosil,” pungkas Guterres seraya mendesak para pemegang saham bank pembangunan multilateral untuk memperluas skema pembiayaan lunak (concessional financing).
Urgensi Pemangkasan Gas Metana dan Inisiatif Early Warnings for All
Sebagai informasi, gas metana (CH4) merupakan salah satu gas rumah kaca paling kuat yang memiliki daya perangkap panas di atmosfer lebih dari 80 kali lebih tinggi dibandingkan karbon dioksida (CO2) dalam rentang waktu 20 tahun setelah dilepaskan.
Sumber utama emisi metana berasal dari kebocoran infrastruktur minyak dan gas bumi, sektor pertanian dan peternakan, serta pembusukan sampah organik di tempat pembuangan akhir (TPA). Karena umur atmosfernya yang relatif singkat dibandingkan karbon dioksida, pemangkasan emisi metana secara drastis dianggap sebagai cara tercepat untuk menahan laju kenaikan suhu global dalam jangka pendek.
Sementara itu, inisiatif Early Warnings for All (EW4All) yang diluncurkan oleh Sekjen PBB pada 2022 dirancang untuk memastikan setiap warga dunia terlindungi dari bencana hidrometeorologi ekstrem seperti banjir, badai siklon, gelombang panas, dan kekeringan.
Hal ini diusahakan melalui empat pilar utama, yakni pengetahuan risiko bencana, pemantauan dan prakiraan teknis, penyebarluasan peringatan yang mudah dipahami, serta kapasitas kesiapsiagaan masyarakat. Dalam penyelenggaraan COP31 di Antalya, Turki, sinkronisasi antara pendanaan adaptasi bencana, penguatan jaringan transmisi listrik pintar (smart grid), dan regulasi pengurangan emisi metana menjadi pilar negosiasi penting guna menjembatani kesenjangan antara ambisi iklim global dan kesiapan infrastruktur di negara-negara berkembang.
Komentar