Indonesia dan Norwegia telah mencapai kesepakatan penting dalam kerja sama perdagangan karbon. Perjanjian ini ditandai dengan penandatanganan Mitigation Outcome Purchase Agreement (MOPA) antara PT PLN (Persero) dan Global Green Growth Institute (GGGI) di Paviliun Indonesia pada Konferensi Perubahan Iklim PBB COP31 di Antalya, Turki. Kesepakatan ini merupakan yang pertama bagi Indonesia dalam mengoperasionalkan kerja sama berdasarkan Pasal 6.2 Perjanjian Paris.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (saat itu menjabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup), Mohammad Jumhur Hidayat, menekankan pentingnya hasil yang terukur dari kerja sama ini. “Setiap pengurangan emisi harus dapat diukur, diverifikasi, dan dipertanggungjawabkan,” ujar Jumhur dalam keterangan resminya. Ia menambahkan bahwa penandatanganan kesepakatan harus diikuti dengan kesiapan pelaksanaan yang konkret.
MOPA adalah perjanjian pembelian hasil pengurangan emisi yang didukung oleh Norwegian Article 6 Climate Action (NACA) Fund dari Norwegia. Dana ini akan digunakan untuk mendukung pembiayaan karbon dalam transisi energi di Indonesia. Penandatanganan MOPA ini disaksikan langsung oleh Menteri Iklim dan Lingkungan Norwegia, Sigrun Aasland. Jumhur menjelaskan bahwa Indonesia kini bergerak dari sekadar komitmen iklim menuju implementasi nyata melalui Indonesia Climate and Carbon Partnership (ICCP), yang menghubungkan prioritas iklim nasional dengan keahlian, teknologi, dan pendanaan dari mitra internasional.
Melalui kemitraan ini, Indonesia berupaya memobilisasi pendanaan karbon untuk mendukung transisi energi dan mencapai target iklim nasional. MOPA secara spesifik mendukung Generation-Based Incentive (GBI), sebuah mekanisme insentif berbasis hasil yang dirancang untuk mendorong pembangunan pembangkit energi bersih baru. Fokus awal program ini adalah pada pengembangan pembangkit listrik tenaga surya terapung.
Program ini bertujuan membantu proyek-proyek energi bersih yang menghadapi tantangan dalam hal pembiayaan, regulasi, atau konektivitas jaringan listrik. Insentif tambahan akan diberikan ketika harga pembelian listrik standar belum memadai untuk membuat proyek yang memenuhi syarat menjadi layak secara finansial. Hal ini penting untuk memastikan terciptanya energi bersih tambahan dan pengurangan emisi yang benar-benar terealisasi.
Menteri Aasland mengungkapkan bahwa beberapa proyek tenaga surya mengalami kesulitan dalam memperoleh pendanaan karena kebutuhan infrastruktur jaringan yang lebih kuat, saluran listrik baru, atau unit baterai yang meningkatkan biaya. Pendanaan karbon diharapkan dapat menjadi solusi agar proyek-proyek ini dapat berjalan. Ia menyebutkan bahwa kesepakatan ini merupakan langkah awal menuju target pengurangan emisi sebesar 12 juta ton, yang merupakan sasaran program, bukan angka emisi yang telah tercapai saat penandatanganan.
Aasland menegaskan bahwa pembayaran harus didasarkan pada hasil yang terverifikasi. Setiap ton pengurangan emisi harus diukur dan diverifikasi secara independen, serta tidak boleh dihitung ganda oleh kedua negara. “Kami membayar hasil yang benar-benar dihasilkan, dan setiap ton dihitung sekali oleh Norwegia atau Indonesia, tidak oleh keduanya,” tegas Aasland. Untuk memastikan hal ini, program akan menggunakan sistem pemantauan, pelaporan, dan verifikasi (MRV) digital yang datanya akan diaudit secara independen sebelum pembayaran karbon diberikan.
Bagi Indonesia, tata kelola yang kredibel juga menjadi prioritas untuk menjaga integritas komitmen iklim nasional. Jumhur menyatakan penguatan Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) serta pemenuhan persyaratan otorisasi dan pencatatan transfer internasional hasil mitigasi sangat penting. “Prioritas kami adalah memastikan hasil mitigasi yang kredibel, menjaga integritas lingkungan, dan melaksanakan kerja sama ini sejalan dengan komitmen iklim nasional Indonesia,” kata Jumhur.
Jumhur menambahkan bahwa kedua negara perlu segera menyelesaikan pengaturan teknis dan operasional agar kesepakatan dapat dilaksanakan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan berkoordinasi dengan kementerian terkait, PLN, GGGI, dan mitra Norwegia untuk menerjemahkan kerja sama ini menjadi aksi mitigasi yang terukur. Di kesempatan yang sama, PLN juga menandatangani enam perjanjian jual beli listrik dan dua surat pernyataan minat untuk proyek energi terbarukan, yang merupakan bagian dari upaya transisi energi PLN secara luas dan terpisah dari MOPA.
Direktur Utama PLN, Suroso Isnandar, menekankan bahwa keberhasilan transisi energi harus dinilai dari manfaatnya bagi masyarakat, termasuk penguatan ketahanan energi, penciptaan peluang ekonomi baru, dan transisi yang adil. Jumhur menutup pernyataannya dengan mengajak para mitra untuk melanjutkan kerja sama melalui ICCP dan memastikan kesepakatan ini menghasilkan aksi iklim yang kredibel demi mendukung transisi energi Indonesia.
Komentar