Antalya, Türkiye menjadi tuan rumah Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31) yang berlangsung pada 9–20 November 2026. Indonesia hadir dengan agenda “Delivering Climate Solutions at Scale”, membawa komitmen kuat berupa Second NDC, target Net Zero Emissions (NZE) 2060 atau lebih cepat, serta FOLU Net Sink 2030. Pernyataan ini disampaikan dalam Siaran Pers Kementerian Lingkungan Hidup pada 12 Oktober 2026. Namun, pertanyaan krusial muncul: sejauh mana komitmen tersebut telah berhasil menurunkan emisi Indonesia?
Penting untuk menelaah lebih dalam Second Nationally Determined Contribution (Second NDC). Dokumen ini merupakan pembaruan komitmen iklim Indonesia hingga 2035, melanjutkan Enhanced NDC yang berfokus pada target 2030. Lebih dari sekadar pernyataan diplomatik, Second NDC menuntut transformasi mendasar di sektor energi, industri, transportasi, dan kehutanan. Tujuannya jelas: memisahkan pertumbuhan ekonomi dari peningkatan emisi karbon.
Dibandingkan Enhanced NDC sebelumnya yang menargetkan pengurangan emisi 31,89% (mandiri) dan 43,20% (dengan dukungan internasional) pada 2030 terhadap skenario *business as usual*, Second NDC mengadopsi pendekatan yang lebih terukur. Kini, fokusnya adalah pada sasaran tingkat emisi yang spesifik, bukan lagi persentase pengurangan dari proyeksi. Perubahan ini memungkinkan keberhasilan kebijakan iklim Indonesia untuk diuji secara lebih objektif.
Menurut dokumen Second NDC yang diserahkan kepada United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) pada 2025, emisi nasional diproyeksikan mencapai puncaknya antara 1,35–1,49 miliar ton CO₂ ekuivalen pada 2030. Angka ini diperkirakan turun menjadi 1,26–1,49 miliar ton pada 2035, tergantung pada skenario pembangunan rendah karbon dan kapasitas serapan karbon dari sektor kehutanan. Kendati demikian, pada Oktober 2025, Menteri Lingkungan Hidup saat itu menyatakan bahwa emisi sektor energi diprediksi baru akan mencapai puncak pada 2038, seperti dilaporkan oleh *Antara*.
Dua Ujian Kritis bagi NDC Indonesia
Perkembangan emisi nasional menjadi indikator utama pelaksanaan komitmen iklim Indonesia. Laporan Biennial Transparency Report (BTR) pertama mencatat emisi tahun 2022 sebesar 1,38 miliar ton CO₂ ekuivalen. Saat ini, BTR kedua sedang dalam persiapan oleh Kementerian Lingkungan Hidup, yang akan memuat data terbaru hingga 2024. Namun, isu fundamentalnya tidak hanya terletak pada besaran emisi, melainkan pada perubahan struktur emisi di sektor kehutanan dan energi.
Selama bertahun-tahun, deforestasi dan kebakaran hutan menjadi penyumbang emisi terbesar di Indonesia. Melalui upaya pengendalian deforestasi, restorasi gambut, dan rehabilitasi hutan, emisi dari sektor lahan berhasil ditekan. Pada 2024, deforestasi *netto* tercatat sekitar 175 ribu hektare, angka yang jauh lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya ketika kerusakan hutan memicu lonjakan emisi nasional.
Namun, capaian positif ini kembali diuji oleh kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sebagian Sumatera dan Kalimantan pada 2026, menyelimuti wilayah tersebut dalam kabut asap. Protes dari mahasiswa dan masyarakat sipil, ditambah tekanan diplomatik dari negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura, menunjukkan dampak krisis yang meluas melampaui isu lingkungan. Karhutla yang terus berulang tidak hanya mengikis kepercayaan publik, tetapi juga meragukan kredibilitas kepemimpinan iklim Indonesia.
Paradoks ini menjadi sorotan dalam diplomasi iklim Indonesia. Di satu sisi, target *Forestry and Other Land Use* (FOLU) Net Sink 2030 mengamanatkan sektor kehutanan dan penggunaan lahan menjadi penyerap bersih karbon. Di sisi lain, karhutla yang terus terjadi menimbulkan pertanyaan serius mengenai kemampuan negara dalam melindungi hutan dan masyarakatnya. Kontradiksi ini secara signifikan melemahkan posisi diplomasi Indonesia di COP31, terutama ketika masyarakat sipil masih harus turun ke jalan menuntut hak atas udara bersih.
Tantangan yang lebih besar datang dari sektor energi. Data BTR pertama menunjukkan lonjakan emisi sebesar 142% pada sektor ini antara tahun 2000–2022. Dengan demikian, Indonesia menghadapi dua ujian NDC yang monumental: mempertahankan tren penurunan emisi di sektor lahan dan membalikkan tren kenaikan emisi di sektor energi. Keberhasilan menjaga kelestarian hutan bisa terhapus oleh dominasi energi fosil, sementara kemajuan energi bersih terancam oleh karhutla yang tak kunjung usai.
Dari Target ke Transformasi Nyata
Lonjakan emisi sektor energi mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia masih sangat bergantung pada energi fosil. Ketergantungan ini semakin sulit diatasi mengingat kebutuhan energi yang terus meningkat seiring dengan industrialisasi, hilirisasi, dan pertumbuhan pusat data. Oleh karena itu, keberhasilan pencapaian NDC sangat bergantung pada kemampuan Indonesia untuk memutus korelasi antara pertumbuhan ekonomi dan peningkatan emisi karbon.
Upaya untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil mulai terlihat dalam kebijakan energi nasional. Target bauran energi baru terbarukan (EBT) pada 2025 ditetapkan sekitar 15,75% secara nasional dan 15,25% di sektor kelistrikan. Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034 menggariskan penambahan kapasitas pembangkit dan penyimpanan energi sebesar 69,5 gigawatt (GW), di mana sekitar 76% di antaranya berasal dari EBT dan *storage*.
Namun, Indonesia masih bergulat dengan dua realitas energi yang kontradiktif. Kementerian ESDM mencatat produksi batu bara pada 2025 mencapai sekitar 790 juta ton, dengan sekitar 32% diserap pasar domestik. Sementara itu, pengembangan energi terbarukan terus berjalan. Jika penambahan kapasitas energi bersih tidak diimbangi dengan pengurangan penggunaan energi fosil, yang terjadi hanyalah perlambatan laju kenaikan emisi, bukan penurunan emisi secara absolut.
Tantangan NDC bukan sekadar tentang menambah kapasitas pembangkit hijau, melainkan mentransformasi struktur sistem energi secara keseluruhan. Kapasitas yang direncanakan belum tentu terealisasi, dan pembangkit yang terbangun pun tidak serta-merta menggantikan energi fosil. Tanpa penguatan jaringan listrik, pengembangan teknologi penyimpanan energi, dan komitmen nyata untuk mengurangi ketergantungan pada pembangkit fosil, transisi energi hanya akan menambah kapasitas tanpa menghasilkan perubahan fundamental.
Persoalan pembiayaan menjadi tantangan berikutnya. Keberhasilan NDC memerlukan investasi jangka panjang untuk pembangunan pembangkit bersih, jaringan listrik, dan teknologi rendah karbon. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saja tidak akan cukup. Tantangannya bukan hanya menarik investasi, tetapi juga memastikan biaya modal yang terjangkau, pembagian risiko yang adil, serta transfer teknologi yang mampu memperkuat industri nasional.
COP31 di Antalya seharusnya menjadi momentum penting untuk memperjuangkan pembiayaan iklim, transfer teknologi, dan investasi hijau yang tidak hanya memperkuat industri tetapi juga melindungi pekerja. Di tengah ancaman karhutla yang berulang dan kenaikan emisi energi yang terus terjadi, Indonesia tidak lagi bisa hanya menjanjikan perubahan, melainkan harus membuktikannya. Kredibilitas NDC Indonesia di mata dunia tidak akan ditentukan oleh janji-janji di Antalya, melainkan oleh hutan yang tetap lestari, ekonomi yang terus tumbuh, dan angka emisi yang benar-benar menurun.
*) Direktur Institute for Climate Policy & Global Politics.
Komentar