Pembangunan berkelanjutan di Indonesia tidak hanya bergantung pada kebijakan di tingkat pusat, melainkan juga pada kemampuan pemerintah daerah dalam menciptakan perubahan nyata di tengah masyarakat. Mulai dari upaya pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan ekonomi lokal, hingga pelestarian lingkungan, setiap kota dan kabupaten memegang peran strategis dalam mewujudkan agenda global ini.
Untuk mempercepat pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), PT Surveyor Indonesia (Persero) meluncurkan Integrated Sustainability Indonesia Movement (I-SIM). Gerakan kolaborasi multipihak ini melibatkan Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), dan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI).
I-SIM dirancang sebagai instrumen penilaian berskema rating yang bertujuan mendorong dan mengevaluasi capaian SDGs oleh pemerintah daerah. Inisiatif ini juga menjadi bagian dari rangkaian Indonesia SDGs Action Awards 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian PPN/Bappenas.
Dalam pelaksanaannya, PT Surveyor Indonesia bertindak sebagai inisiator I-SIM. Perusahaan ini bertanggung jawab atas verifikasi dan validasi capaian daerah, serta menyelenggarakan penjurian Top 5 I-SIM 2026 untuk kategori kota dan kabupaten yang berlangsung di Graha Surveyor Indonesia, Jakarta, pada Kamis (12/11/2026).
Tahapan penjurian ini menjadi momen penting untuk mendalami inovasi pembangunan daerah. Tujuannya adalah memastikan program yang dihadirkan tidak hanya selaras dengan target SDGs, tetapi juga memiliki bukti pelaksanaan yang kuat, dampak yang nyata bagi masyarakat, serta keberlanjutan jangka panjang.
Direktur Utama PT Surveyor Indonesia, Fajar Wibhiyadi, menekankan peran krusial pemerintah daerah dalam menentukan keberhasilan agenda pembangunan berkelanjutan nasional. Ia juga menyoroti pentingnya kredibilitas proses penilaian untuk memastikan capaian tersebut dapat dipertanggungjawabkan.
“Salah satu penentu capaian SDGs nasional ini adalah dukungan dari berbagai pihak dan peran besar dari pemerintah kabupaten dan kota, tempat kebijakan diterjemahkan menjadi layanan, dan layanan menjadi perubahan nyata bagi masyarakat,” ujar Fajar di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Fajar menambahkan, “Dalam semangat ini, PT Surveyor Indonesia (Persero) bersama Kementerian PPN/Bappenas, APEKSI, dan APKASI menyelenggarakan I-SIM sebagai instrumen penilaian berskema rating di tingkat pemerintah daerah. Sebagai BUMN yang bergerak di bidang testing, inspection, certification, and consultation, PT Surveyor Indonesia (Persero) menjunjung integritas, objektivitas, dan akuntabilitas. Kami berkomitmen memastikan seluruh proses penjurian berjalan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.”
Pada penyelenggaraan kelima sejak 2022, I-SIM mencatat partisipasi 190 pemerintah daerah, terdiri atas 82 pemerintah kota dan 108 pemerintah kabupaten. Dari jumlah tersebut, 123 daerah telah menyelesaikan tahapan pengisian data, verifikasi, dan penilaian skor SDGs. Hasil penilaian kemudian mengantarkan lima kota dan lima kabupaten dengan capaian tertinggi ke tahap penjurian akhir.
Untuk kategori kota, lima besar yang masuk penjurian akhir adalah Kota Semarang dengan inovasi Transformasi Pengolahan Sampah, Kota Makassar dengan program LONTARA, Kota Surabaya dengan pendekatan Greenland Blue Economy, Kota Mojokerto dengan Gerbang Wali, serta Kota Jambi dengan inisiatif Kampung Bahagia.
Sementara itu, untuk kategori kabupaten, lima besar yang lolos adalah Kabupaten Tapanuli Selatan dengan program Dalihan Na Tolu Hijau, Kabupaten Sleman dengan inisiatif Bahu Teman, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan pemanfaatan Listrik Masuk Sawah, Kabupaten Bandung dengan program KABANDUNG Bangkit, dan Kabupaten Bogor dengan upaya Akselerasi Pembangunan Desa.
Beragam inisiatif yang diajukan memperlihatkan bagaimana SDGs dapat diterjemahkan menjadi solusi konkret yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan unik setiap daerah. Contohnya, Kota Semarang berhasil menghubungkan pengelolaan sampah dengan pemberdayaan UMKM dan penciptaan wirausaha baru.
Di sektor ekonomi, Kota Surabaya mengembangkan pendekatan ekonomi biru yang mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi dengan pelestarian lingkungan. Sementara itu, Kabupaten Sidenreng Rappang memanfaatkan elektrifikasi irigasi untuk meningkatkan efisiensi biaya dan produktivitas sektor pertanian.
Di sisi lain, Kabupaten Tapanuli Selatan menghadirkan pendekatan pembangunan melalui program Dalihan Na Tolu Hijau. Program ini mengintegrasikan perlindungan lingkungan, ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat dengan tetap menghormati nilai sosial budaya setempat. Berbagai pendekatan ini membuktikan bahwa kearifan lokal, partisipasi masyarakat, dan inovasi dapat menjadi kekuatan pendorong dalam membangun ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
Proses penjurian melibatkan dewan juri lintas sektor yang merepresentasikan pendekatan pentahelix, meliputi pemerintah, akademisi, dunia usaha, praktisi, dan media. Anggota dewan juri terdiri atas Arifin Rudiyanto (Koordinator Tenaga Ahli Sekretariat Nasional SDGs), Dr. H. Suhajar Diantoro, M.Si. (Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa), Prof. Dr. Zuzy Anna (Direktur Eksekutif SDGs Center Universitas Padjadjaran), Dr. Teddy Poernama (Komisaris Utama PT Petrosida Gresik), Adriadi Dimastanto (Ketua Umum Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia), serta Andi Muhyiddin (Pimpinan Redaksi Republika).
Melalui pemaparan dan pendalaman program unggulan, dewan juri menilai implementasi, capaian, dampak, serta potensi keberlanjutan setiap inisiatif. Penilaian juga menitikberatkan pada bukti pelaksanaan program, kontribusinya terhadap target dan indikator SDGs, akselerasi yang terukur melalui data sebelum dan sesudah program, serta strategi keberlanjutan yang didukung oleh regulasi, anggaran, dan kemitraan.
Lebih dari sekadar pengakuan atas kinerja pemerintah daerah, validasi capaian SDGs memiliki nilai strategis dalam memperkuat kepercayaan publik dan membuka peluang kolaborasi pembangunan. Data capaian yang kredibel dapat menjadi referensi berharga bagi dunia usaha, investor, lembaga pendanaan, akademisi, dan mitra pembangunan dalam mengidentifikasi potensi serta kebutuhan daerah.
Dengan demikian, peluang investasi dan kerja sama dapat diarahkan pada sektor-sektor produktif yang memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan secara bersamaan. Hal ini juga penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang tidak hanya bertumpu pada pembangunan fisik, tetapi juga mengoptimalkan potensi lokal, memperkuat UMKM, meningkatkan produktivitas sektor pertanian, mengembangkan ekonomi biru, serta menciptakan lapangan kerja.
Pengakuan terhadap praktik baik daerah juga membuka ruang pertukaran pengetahuan dan replikasi inovasi, sehingga keberhasilan pembangunan di satu wilayah dapat menjadi inspirasi bagi wilayah lainnya. Melalui I-SIM 2026, yang sejalan dengan tema Indonesia SDGs Action Awards 2026 “Aksi Nyata untuk Akselerasi Pencapaian SDGs Menuju 2030”, PT Surveyor Indonesia mendorong agar inovasi pembangunan daerah tidak berhenti pada capaian individual, melainkan berkembang menjadi gerakan kolaboratif yang dapat diperluas dan memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat.
Rangkaian penilaian ini selanjutnya menjadi bagian dari proses penetapan penerima apresiasi Indonesia SDGs Action Awards 2026 yang dijadwalkan pada 18 November 2026.
Komentar