JAKARTA – Harga minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) di pasar internasional diperkirakan bergerak di kisaran RM4.500 hingga RM5.000 per ton pada awal tahun 2027. Prediksi ini didasarkan pada kombinasi faktor cuaca, terutama dampak fenomena El Nino, situasi geopolitik di Selat Hormuz, serta implementasi mandat biodiesel B50 di Indonesia. Jika faktor-faktor ini terjadi bersamaan, pasokan minyak sawit global pada 2027 diprediksi akan sangat ketat.
Menurut Dorab E Mistry, Director at Godrej International Ltd, program biodiesel, khususnya B50 di Indonesia yang telah berjalan penuh tanpa subsidi sejak Oktober 2026, menjadi salah satu pendorong utama kenaikan harga minyak sawit dunia. Di sisi lain, penutupan Selat Hormuz berpotensi mengurangi pasokan minyak dan produk turunannya.
“Suplai minyak sawit tidak nyaman di 2027. Cuaca seperti El Nino dan situasi di Selat Hormuz akan mempengaruhi harga. Kontrak CPO bulan ketiga di Bursa Malaysia Derivatives (BMD) bergerak di RM4.500-5.000 per ton hingga April 2027,” ujar Dorab melalui rekaman video saat diskusi sesi keempat dalam The 22nd Indonesian Palm Oil Conference and 2027 Price Outlook (IPOC 2026) di Nusa Dua, Bali, Jumat (13/11/2026).
Dorab Mistry memaparkan bahwa pasokan minyak sawit untuk tahun 2027 tidak terlihat longgar, dan prospek harga secara umum cenderung menguat atau *bullish*. Produksi sawit dunia diprediksi turun sekitar 2,7 juta ton, sementara kebutuhan biodiesel dunia akan naik sekitar 4 juta ton dan kebutuhan pangan naik 2 juta ton. Kenaikan pasokan dari minyak bunga matahari diperkirakan belum mampu menutup kekurangan tersebut.
Oleh karena itu, kontrak CPO bulan ketiga di BMD diproyeksikan bergerak di RM4.500–5.000 per ton hingga April 2027, dengan potensi kenaikan lebih lanjut pada kuartal II dan III 2027. Ia mengingatkan adanya dua risiko penurunan harga, yaitu dibukanya kembali Selat Hormuz yang dapat menurunkan harga solar, serta dibukanya koridor Laut Hitam yang berpotensi membanjiri pasar dengan minyak bunga matahari. Saat ini, hanya sekitar 40-50% produksi Ukraina dan Rusia yang diperkirakan sampai ke pasar dunia akibat tertutupnya jalur Laut Hitam.
Diskusi sesi kedua di ajang yang sama juga menyoroti bagaimana kebijakan sawit Indonesia, keterbatasan pasokan, dan risiko ekonomi global akan membentuk prospek pasar 2027. Peningkatan kebutuhan biodiesel, potensi dampak El Nino, perubahan regulasi ekspor, serta ketidakpastian geopolitik diperkirakan akan memengaruhi ketersediaan ekspor, arus perdagangan global, dan daya saing harga minyak sawit Indonesia di tahun mendatang.
Industri sawit Indonesia menghadapi periode strategis seiring meningkatnya pengaruh kebijakan domestik, dinamika pasar global, dan ketidakpastian ekonomi makro terhadap posisi Indonesia sebagai produsen dan eksportir minyak sawit terbesar di dunia. Senior Analyst Fastmarket Regina Koh menyatakan bahwa Indonesia menyumbang sekitar 50% produksi sawit dunia dan 53% ekspor global. “Besarnya kontribusi itu membuat dinamika pasar domestik turut memengaruhi pasokan di pasar global dan pembentukan harga minyak sawit dunia,” jelasnya.
Regina menambahkan bahwa peningkatan konsumsi domestik Indonesia, terutama untuk biodiesel, semakin menentukan ketersediaan pasar ekspor. Program biodiesel yang diimplementasikan Indonesia, mulai dari B20 hingga kenaikan menjadi B50 pada tahun ini, mendorong peningkatan alokasi minyak sawit dari sekitar 6,6 juta kiloliter (kl) pada 2019 menjadi 16,7 juta kl pada 2026, atau meningkat lebih dari 2,5 kali lipat dalam tujuh tahun terakhir.
“Lonjakan ini mencerminkan komitmen Pemerintah Indonesia dalam memperkuat ketahanan energi domestik sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar fosil. Di sisi lain, kebijakan itu juga menciptakan kebutuhan minyak sawit domestik yang kian besar sehingga berpotensi membatasi volume yang tersedia bagi pasar internasional,” ungkapnya.
Evaluasi B50
Pemerintah Indonesia masih terus mengevaluasi program biodiesel 50% (B50) untuk tahun 2027 guna memastikan kebijakan tersebut tidak melukai keberlanjutan industri. Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, menyatakan akan menggelar rapat kebijakan *mandatory* biodiesel 2027 pekan depan. Pertemuan ini akan secara khusus membahas evaluasi menyeluruh serta pematangan proyeksi kebijakan energi hijau tahun depan.
“Implementasi 2027 juga harus mengkaji kesiapan teknis, kecukupan pasokan bahan baku, serta mitigasi aspek finansial,” ujar dia. Pemerintah menyadari adanya kekhawatiran bahwa B50 dapat mengurangi *feedstock* bagi industri. Meskipun Kementerian ESDM telah memastikan pasokan bahan baku cukup untuk memenuhi kebutuhan *mandatory* hingga 2027 sehingga pelaku industri masih dapat melakukan ekspor secara normal, evaluasi terhadap semua risiko yang ada terus dilakukan.
Hingga November 2026, realisasi penyaluran biodiesel domestik mencapai 13,84 juta kl, atau sekitar 83% dari total alokasi 16,75 juta kl. Saat ini, insentif diberikan khusus untuk penggunaan *public service obligation* (PSO), meskipun permintaan biodiesel di sektor non-PSO juga meningkat.
Di tengah capaian tersebut, kalangan akademisi mengingatkan pentingnya instrumen mitigasi agar target energi tidak membebani keuangan negara dan neraca perdagangan. Ekonom UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, memaparkan hasil simulasi kuantitatif periode 2027-2030. Penerapan bauran B50 yang dipatok kaku (*fixed mandate*) memang mampu menghindari impor solar hingga 46,82 juta kl.
Namun, kebijakan ini memicu dua *trade-off* utama: penyusutan volume ekspor CPO karena pasokan tersedot ke pasar domestik, serta membengkaknya beban insentif selisih harga biodiesel (PSO). “Jika dipatok kaku tanpa mekanisme penyesuaian, simulasi menunjukkan volume ekspor sawit berpotensi tertahan di 26,16 juta ton pada 2030 dan dana BPDP (pungutan ekspor oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan) tidak lagi mencukupi guna menutup beban insentif yang berisiko memicu defisit pendanaan,” kata dia.
Komentar