Menteri Lingkungan Hidup (LH)/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Mohammad Jumhur Hidayat menyerukan kepada lembaga keuangan dan pelaku industri untuk segera mempercepat upaya pengurangan emisi metana. Ajakan ini menekankan pentingnya kerja sama yang konkret, terukur, dan dapat diimplementasikan.
Seruan tersebut disampaikan Menteri Jumhur dalam forum Global Methane Pledge Ministerial Meeting yang diselenggarakan di sela-sela Konferensi Para Pihak (COP31) ke-31 di Antalya, Turki, pada Rabu, 11 November 2026. Menurutnya, langkah pengurangan metana harus bergerak dari sekadar komitmen menjadi aksi nyata.
Bagi Indonesia, upaya ini merupakan bagian integral dari strategi penanganan perubahan iklim. Selain itu, pengurangan emisi metana juga berkontribusi pada pengelolaan sampah yang berkelanjutan, menjaga ketahanan pangan, serta memperkuat efisiensi energi nasional.
“Kami mengundang lembaga keuangan dan mitra industri untuk membantu pemerintah daerah dalam membiayai dan mengoperasikan fasilitas pengolahan sampah. Dukungan juga diharapkan untuk petani dalam mengelola irigasi, serta kerja sama dengan operator untuk mengurangi kehilangan metana,” ujar Menteri Jumhur, seperti dikutip dari keterangan resmi yang dirilis pada Jumat, 13 November 2026.
Dalam pertemuan tersebut, Menteri Jumhur memaparkan langkah-langkah konkret Indonesia dalam mengurangi emisi metana yang difokuskan pada tiga sektor utama: sampah, pertanian, dan bahan bakar fosil. Ia menjelaskan bahwa metana telah dimasukkan dalam kerangka mitigasi yang lebih luas pada Nationally Determined Contribution (NDC) kedua Indonesia, yang didukung oleh rencana pelaksanaan sektoral.
Pada sektor sampah, Indonesia mendorong penghentian praktik pembuangan terbuka atau open dumping dan mengalihkan sampah organik agar tidak berakhir di tempat pemrosesan akhir. Langkah ini merupakan bagian dari rencana operasional Zero Waste Zero Emission. Selain itu, Indonesia juga memperkuat estimasi emisi metana untuk meningkatkan ketepatan dan transparansi aksi mitigasi.
“Indonesia juga mengembangkan pendekatan ekonomi sirkular untuk mengurangi metana dari sumbernya. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 menjadi kerangka penanganan sampah perkotaan melalui pengolahan menjadi energi terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan,” tambah Menteri Jumhur.
Di industri kelapa sawit, penangkapan metana dari air limbah menjadi peluang untuk menurunkan emisi sekaligus memanfaatkan biogas yang dipulihkan sebagai sumber energi baru.
Selanjutnya, pada sektor pertanian, Indonesia tengah menguji coba berbagai varietas padi untuk menemukan pilihan budidaya yang rendah emisi. Negara ini juga meninjau perluasan penerapan sistem pengairan dan pengeringan secara bergantian dalam budidaya padi. Implementasi metode ini membutuhkan kemampuan petani dalam mengendalikan irigasi serta dukungan pendampingan di lapangan.
“Perbaikan pakan dan pengelolaan kotoran ternak juga membuka peluang untuk menekan emisi sambil mendukung penghidupan petani. Pencatatan praktik-praktik tersebut sangat diperlukan agar kemajuan di tingkat usaha tani dapat tercermin dalam inventarisasi emisi nasional,” kata Menteri Jumhur.
Sementara itu, di sektor bahan bakar fosil, operator minyak dan gas Indonesia sedang menjalankan uji coba teknologi pengurangan metana. Prioritas utama meliputi perluasan pengukuran emisi metana di tambang, pendeteksian dan perbaikan kebocoran pada fasilitas minyak dan gas, serta verifikasi pengurangan emisi yang berhasil dicapai.
Menteri Jumhur mengakui bahwa percepatan pengurangan emisi metana masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait ketersediaan data, teknologi, dan dukungan pembiayaan. Indonesia terus berupaya memperkuat koordinasi lintas kementerian, termasuk melalui pertemuan awal Super Pollutant Unit Indonesia pada Oktober lalu.
“Namun, kami berkomitmen untuk terus memajukan kerangka pengurangan emisi metana guna mencapai komitmen global tersebut,” tegas Jumhur.
Ia menambahkan, Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 telah menyediakan kerangka instrumen nilai ekonomi karbon dan pengendalian emisi gas rumah kaca nasional. “Aksi pengurangan metana dapat dikembangkan dalam kerangka tersebut dengan tetap memenuhi ketentuan yang berlaku, termasuk pencatatan, validasi, dan verifikasi,” jelas Menteri Jumhur.
Lebih lanjut, Jumhur menyampaikan rencana untuk memperkuat pembiayaan infrastruktur irigasi melalui instrumen sovereign green sukuk atau sukuk hijau pemerintah.
Sebagai informasi, Global Methane Pledge merupakan upaya kolektif global yang bertujuan untuk mengurangi emisi metana setidaknya 30 persen pada tahun 2030 jika dibandingkan dengan tingkat emisi pada tahun 2020. Target ini bersifat global dan bukan target pengurangan nasional yang seragam untuk setiap negara peserta.
Menteri Jumhur menekankan pentingnya kemitraan yang dapat menghasilkan pengurangan emisi sebelum tahun 2030 dan dapat dilaporkan secara bersama-sama kepada forum internasional. “Kami menyambut kesempatan untuk melaporkan bersama kepada forum ini pengurangan emisi yang dihasilkan kemitraan tersebut sebelum 2030,” pungkas Menteri Lingkungan Hidup Moh Jumhur Hidayat.
Komentar