Pupuk Indonesia dan Ombudsman Pantau Kesiapan Stok dan Harga Pupuk Bersubsidi Hingga Pelosok

Pupuk Indonesia dan Ombudsman RI memastikan stok dan HET pupuk bersubsidi lancar hingga pelosok Banyuasin, Sumatera Selatan, demi petani.

Pupuk Indonesia dan Ombudsman Pantau Kesiapan Stok dan Harga Pupuk Bersubsidi Hingga Pelosok
PT Pupuk Indonesia (Persero) dan Ombudsman RI melakukan pemantauan langsung terhadap kesiapan stok, kelancaran distribusi, dan kepatuhan HET pupuk bersubsidi di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, Kamis 12 November 2026. (Pupuk Indonesia/Istimewa)

BANYUASIN – PT Pupuk Indonesia (Persero) bersama Ombudsman Republik Indonesia melakukan pemantauan langsung terhadap kesiapan stok, kelancaran distribusi, dan kepatuhan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, pada Kamis (12/11/2026). Tujuannya adalah untuk memastikan pupuk bersubsidi tersedia dan dapat diakses oleh petani di seluruh wilayah, termasuk daerah yang memiliki tantangan geografis dan akses transportasi terbatas.

Direktur Supply Chain Pupuk Indonesia, Robby Setiabudi Madjid, menyatakan bahwa pemantauan bersama Ombudsman merupakan bagian dari upaya memastikan kesiapan rantai pasok pupuk bersubsidi hingga titik serah kepada petani. Ia menambahkan bahwa setiap wilayah memiliki karakteristik distribusi yang unik, sehingga kesiapan stok dan kelancaran logistik perlu dipastikan hingga tingkat terdekat dengan petani.

“Kami punya sekitar 27 ribu Penerima Pupuk pada Titik Serah (PPTS) dan sudah melihat di sini dengan keunikannya sendiri yang memanfaatkan sungai sebagai alat transportasi dan ini yang menarik. Intinya Pupuk Indonesia sudah siap menyediakan stok di seluruh gudang di Indonesia,” ujar Robby.

Kecamatan Muara Telang menjadi salah satu wilayah yang menarik perhatian dalam pemantauan di Banyuasin karena sebagian besar akses logistiknya mengandalkan transportasi air. Kecamatan ini tercatat memiliki alokasi pupuk bersubsidi terbesar di Sumatera Selatan pada 2026, yaitu 21.674,17 ton. Hingga saat pemantauan, realisasi penebusan pupuk di wilayah tersebut mencapai 18.288,10 ton atau 84,38 persen dari total alokasi.

Secara keseluruhan, alokasi pupuk bersubsidi untuk Provinsi Sumatera Selatan pada 2026 mencapai 377.021 ton. Hingga 11 November 2026, realisasi penyalurannya telah mencapai 317.742 ton atau 84,29 persen dari total alokasi yang ditetapkan.

“Posisi saat ini telah memasuki musim tanam. Pupuk Indonesia memastikan ketersediaan stok di seluruh gudang kabupaten sampai ke gudang pengecer tersedia dengan cukup, dan mengimbau kepada petani untuk melakukan penebusan jatah pupuknya di PPTS atau Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) terdaftar,” kata Robby.

Selain memastikan ketersediaan stok, Pupuk Indonesia juga berkomitmen untuk menjaga agar seluruh mitra penyalur mematuhi HET yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam peninjauan di PPTS Anugerah yang dikelola oleh Pelaku Usaha Distribusi (PUD) CV Citra Mandiri, Ombudsman RI turut memeriksa rantai pasok dan berdialog langsung dengan pihak penyalur. Hasil pemeriksaan sementara menunjukkan bahwa distribusi berjalan baik dan harga pupuk bersubsidi yang diterapkan telah sesuai dengan ketentuan HET.

Robby menegaskan bahwa kepatuhan terhadap HET merupakan hal yang wajib dijaga oleh seluruh mitra penyalur. Pupuk Indonesia tidak hanya memastikan ketersediaan pupuk secara fisik, tetapi juga memastikan petani dapat menebusnya dengan harga yang sesuai ketentuan pemerintah.

“Soal harga, Ombudsman juga telah melihat, semua disiplin menjual sesuai HET,” tandas Robby.

Pupuk Indonesia menyambut baik pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman RI sebagai bagian dari upaya bersama dalam menjaga tata kelola pupuk bersubsidi. Sinergi antara perusahaan, pemerintah, dan lembaga pengawas dinilai diperlukan agar setiap kebijakan dapat berjalan efektif tanpa menghambat akses petani terhadap pupuk.

Anggota Ombudsman RI, Fikri Yasin, menyampaikan bahwa pemantauan ini dilakukan untuk memastikan tata kelola penyaluran pupuk bersubsidi berjalan baik, terutama di wilayah yang menjadi bagian dari program strategis nasional pencetakan sawah. Dari target pencetakan sawah seluas 22 ribu hektare di wilayah tersebut, Banyuasin mendapatkan alokasi sekitar 15 ribu hektare.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, Ombudsman menilai rantai pasok pupuk bersubsidi di wilayah yang dikunjungi telah berjalan dengan baik. Hal ini juga diperkuat dari hasil dialog langsung dengan mitra penyalur serta informasi dari mahasiswa yang melakukan kunjungan ke sejumlah titik distribusi, yang menunjukkan bahwa harga pupuk bersubsidi masih sesuai dengan HET yang ditetapkan pemerintah.

“Kita sudah periksa tadi beberapa, temuan sementara di lapangan rantai pasok berjalan baik, termasuk harga-harga tadi kita sudah bicara langsung dengan mereka. Menurut mereka tidak ada. Laporan dari mahasiswa yang berkunjung ke beberapa tempat bahwa HET sudah sesuai patokannya,” jelas Fikri.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *