Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan beban anggaran subsidi dan kompensasi energi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Faktor utama yang menjadi perhatian adalah tingginya harga minyak dunia yang terus merangkak naik, serta pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
Pada penutupan perdagangan Jumat (13/11/2026), kurs rupiah tercatat berada di level Rp 18.206 per dolar AS. Posisi ini menunjukkan penguatan tipis sebesar 33 poin atau 0,18% dibandingkan dengan penutupan hari sebelumnya.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara memaparkan bahwa rata-rata harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) sepanjang tahun 2026 ini mencapai US$ 94,4 per barel. Sementara itu, rata-rata nilai tukar rupiah sejak awal tahun tercatat Rp 17.529 per dolar AS. Menjelang akhir tahun, kurs tengah Bank Indonesia (BI) pada 12 November 2026 berada di angka Rp 18.154 per dolar AS.
“Nilai tukar year to date-nya Rp 17.529, end of period-nya adalah kurs tengah BI tanggal 12 November yaitu Rp 18.154. Tetapi year to date rata-rata setahun adalah Rp 17.529. Harga minyak mentah Indonesia rata-rata setahunnya adalah US$ 94,4 per barel,” jelas Suahasil dalam Konferensi Pers APBN KiTa di Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Tekanan terhadap APBN ini juga diperparah oleh kenaikan harga minyak dunia. Data dari Oilprice pada Jumat (13/11/2026) menunjukkan harga minyak Brent berada di level US$ 96,04 per barel, sementara minyak West Texas Intermediate (WTI) diperdagangkan di angka US$ 88,86 per barel.
Kenaikan harga minyak dunia dan pelemahan nilai tukar rupiah berpotensi signifikan menambah kebutuhan anggaran untuk subsidi dan kompensasi Bahan Bakar Minyak (BBM). Hal ini disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang masih mempertahankan harga Pertalite sebesar Rp 10.000 per liter dan solar bersubsidi Rp 6.800 per liter, meskipun harga keekonomian kedua jenis BBM tersebut terus meningkat.
Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Kemenkeu, Hidayat Amir, menjelaskan bahwa rata-rata nilai tukar rupiah sepanjang 2026 masih relatif berdekatan dengan proyeksi yang tertuang dalam Laporan Semester APBN, yaitu di kisaran Rp 17.500 per dolar AS. Meskipun demikian, perkembangan harga minyak dan nilai tukar tetap menjadi elemen krusial yang terus dicermati pemerintah dalam menghitung alokasi anggaran subsidi.
Hidayat menambahkan bahwa besaran subsidi dan kompensasi BBM tidak semata-mata dipengaruhi oleh harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah. Faktor volume konsumsi masyarakat juga memiliki peran penting. Kementerian Keuangan secara berkelanjutan terus melakukan penyesuaian perhitungan anggaran berdasarkan perkembangan ketiga faktor tersebut.
“Karena untuk subsidi dan kompensasi, besarannya dipengaruhi oleh harga minyak, nilai tukar, dan juga volume konsumsinya. Nah ini kan terus kita pantau dan terus kita kelola,” tegas Hidayat.
Komentar