Jakarta – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH. Kikin A. Hakim atau Gus Kikin menyatakan penyesalan atas indikasi penyadapan yang diduga dialami oleh Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan ini disampaikan dalam konferensi pers di Kantor PBNU, Jakarta, usai Konferensi Besar Nahdlatul Ulama.
Sikap ini juga menjadi bagian dari pandangan PBNU bersama Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) se-Indonesia terkait perkembangan politik nasional terkini. Gus Kikin menekankan bahwa Nahdlatul Ulama sangat menyayangkan adanya dugaan penyadapan terhadap kepala negara dan pemerintahan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
Menurut Gus Kikin, persoalan ini harus diselesaikan melalui jalur hukum yang berlaku. PBNU secara tegas menyerahkan seluruh proses penanganan hukum kepada Kepolisian Republik Indonesia. “Demi menjaga kewibawaan kepala negara dan demi tegaknya supremasi hukum, kami mendukung penanganan dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum atas peristiwa tersebut kepada Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Gus Kikin dalam keterangan tertulis, Jumat (13/11/2026).
Selain menyoroti dugaan penyadapan, Gus Kikin menegaskan bahwa Nahdlatul Ulama akan terus memberikan dukungan kepada pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto dalam upaya menjaga keamanan nasional dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Pihaknya juga mengajak seluruh lembaga negara untuk bersinergi dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), kehormatan bangsa dan negara, serta mengedepankan semangat kebersamaan dalam setiap langkah politik. “NU meminta seluruh lembaga negara menjaga keutuhan NKRI, menjaga kehormatan bangsa dan negara, serta mengambil langkah-langkah politik yang mengedepankan semangat kebersamaan dan tetap menjaga keamanan dan persatuan,” katanya.
Gus Kikin menambahkan, seluruh komponen bangsa diharapkan dapat memprioritaskan kepentingan nasional dan menjaga situasi tetap kondusif di tengah berbagai dinamika politik yang berkembang. Ia menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa agar pembangunan nasional dapat berjalan lancar.
Dalam kesempatan tersebut, Gus Kikin juga menyerukan kepada seluruh warga Nahdlatul Ulama untuk memperbanyak dzikir, munajat, dan doa agar Indonesia senantiasa dilindungi Allah SWT dari segala gangguan yang dapat menghambat kemajuan pembangunan nasional.
Pernyataan sikap ini merupakan hasil dari Konferensi Besar NU yang diselenggarakan pada 12 November 2026, setelah melalui pertimbangan mendalam atas perkembangan sosial politik nasional serta masukan dari warga NU di berbagai penjuru Indonesia. Gus Kikin menggarisbawahi bahwa enam poin pernyataan sikap tersebut akan menjadi panduan bagi seluruh jajaran organisasi NU, mulai dari tingkat pusat hingga ranting, dalam menyikapi dinamika nasional.
Melalui sikap ini, PBNU mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap mengutamakan persatuan, menjaga ketenangan, serta mempercayakan setiap persoalan hukum kepada lembaga yang berwenang.
Komentar