JAKARTA – Menjelang musim tanam, PT Pupuk Indonesia (Persero) telah menyiapkan stok pupuk nasional sebanyak 1.936.505 ton per 10 November 2026. Ketersediaan stok ini didukung oleh peningkatan penyaluran pupuk bersubsidi sebesar 14 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Perbaikan tata kelola pupuk bersubsidi di era Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto disebut menjadi faktor kunci yang menyederhanakan distribusi dan memastikan pupuk sampai ke tangan petani.
Vice President (VP) Perencanaan Penjualan dan Penagihan PSO Pupuk Indonesia, Anggy Fajar Maghfiroh, menjelaskan bahwa kini perusahaan bertanggung jawab langsung hingga titik serah kepada petani. “Dengan alur yang lebih sederhana, ketersediaan pupuk di tingkat petani menjadi lebih pasti,” ujarnya saat menjadi narasumber dalam Webinar Sinar Tani, Kamis (12/11).
Stok pupuk nasional yang disiapkan terdiri dari 1.556.278 ton pupuk bersubsidi dan 380.227 ton pupuk nonsubsidi. Rincian pupuk bersubsidi meliputi 909.600 ton Urea, 550.041 ton NPK, 18.142 ton NPK Kakao, 8.412 ton SP-36, 3.906 ton ZA, dan 66.176 ton pupuk organik. Sementara itu, stok pupuk nonsubsidi mencakup 325.232 ton Urea, 20.723 ton NPK, dan 34.273 ton ZA.
Anggy menambahkan, stok tersebut tersebar di gudang pabrik dan gudang penyangga di seluruh wilayah Indonesia. Dengan rata-rata penebusan harian sekitar 28.000 ton, stok pupuk bersubsidi diperkirakan cukup untuk memenuhi kebutuhan petani selama 55 hari ke depan. Untuk menjaga ketersediaan, Pupuk Indonesia melakukan pemantauan stok harian hingga ke gudang penyangga tingkat kabupaten, didukung oleh Command Center yang memonitor seluruh proses mulai dari produksi hingga realisasi penebusan.
Perbaikan tata kelola dan kemudahan yang diberikan pemerintah berdampak positif pada penyerapan pupuk bersubsidi. Hingga 10 November 2026, penyaluran pupuk bersubsidi telah mencapai sekitar 7.709.711 ton, meningkat 14 persen dari 6.789.854 ton pada periode yang sama tahun 2025. Anggy menyebutkan bahwa kompleksitas industri pupuk yang sebelumnya diatur oleh 145 regulasi kini disederhanakan melalui kebijakan terintegrasi.
Penyederhanaan ini mengacu pada Perpres Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2025, yang mana BUMN pupuk bertanggung jawab menyalurkan hingga titik serah kepada penerima.
Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian, Suwandi, mengapresiasi kebijakan pemerintah yang dinilai memberikan dampak nyata bagi petani dan pembangunan pertanian nasional. Ia menyatakan bahwa keluhan petani terkait keterbatasan volume, harga tinggi, dan kelangkaan pupuk kini mulai teratasi. Pemerintah berhasil menurunkan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebesar 20 persen tanpa menambah beban APBN, sembari menambah volume pupuk bersubsidi hingga 700 ribu ton. Rencana pembangunan lima pabrik pupuk baru ditargetkan rampung sebelum 2029.
Perubahan mekanisme pembayaran bahan baku menjadi pembayaran di muka juga memberikan efisiensi bagi industri pupuk. Suwandi menambahkan bahwa kemudahan akses pupuk terjangkau berkontribusi pada peningkatan kinerja sektor pertanian, produktivitas, dan kesejahteraan petani. Hal ini tercermin pada pertumbuhan PDB sektor pertanian yang naik dari 0,83 persen pada 2024 menjadi 5,74 persen pada 2025, serta peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) dari 124 menjadi 132 dalam periode yang sama.
Komentar