Partai Gerindra memberikan sinyal bahwa calon wakil presiden (wapres) yang akan menggantikan Gibran Rakabuming Raka dipastikan berasal dari partai politik yang tergabung dalam koalisi pengusung Prabowo Subianto pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Wakil Ketua Umum (Waketum) Gerindra, Habiburokhman, menegaskan bahwa partainya akan selalu mematuhi konstitusi dalam proses penentuan calon wapres. “Anda baca ya konstitusi ya, ee sudah ada aturan,” ujarnya kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Aturan yang dimaksud Habiburokhman merujuk pada Pasal 4 huruf e Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa pengusulan dua calon wapres kepada MPR merupakan inisiatif dari Presiden. Calon tersebut harus berasal dari satu partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan pasangan calon dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
Habiburokhman juga menekankan pentingnya kursi wapres pengganti Gibran untuk segera terisi, mengingat adanya berbagai agenda kenegaraan yang menuntut jabatan tersebut tidak dibiarkan kosong terlalu lama. “Jabatan ini enggak boleh terlalu lama di ee kosongkan. Ya, walaupun waktunya tenggat waktunya 60 hari, tapi sebenarnya enggak boleh terlalu lama,” ucapnya.
Menurutnya, hal ini sejalan dengan pernyataan Prabowo sebelumnya mengenai status konstitusional jabatan wapres. “Karena faktanya Pak Prabowo kemarin cerita kan fakta konstitusionalnya ya, jabatan wapres kan bukan sekadar ban serep,” tambahnya.
Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka telah menyatakan pengunduran dirinya dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024–2029. Pengunduran diri ini disampaikan melalui surat resmi yang ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Gibran menyatakan bahwa keputusan ini diambil atas dasar kesadaran penuh demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan.
“Dengan hormat. Dengan ini saya, Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2024–2029 menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia atas permintaan sendiri. Keputusan ini saya ambil penuh kesadaran demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintah. Saya meyakini negara dan masyarakat Indonesia perlu dijaga melebihi dari diri saya sendiri,” demikian bunyi surat pengunduran diri Gibran.
Menyikapi hal tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyatakan menghormati dan mendukung keputusan Gibran untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Keputusan ini disampaikan Gibran secara langsung kepada Presiden Prabowo dan Ketua MPR Ahmad Muzani melalui surat pernyataan berhenti.
Komentar