Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Ahmad Muzani, menjelaskan mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden (Wapres) definitif menyusul penyerahan surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka. Berdasarkan ketentuan konstitusi, MPR memiliki waktu maksimal 60 hari untuk menyelenggarakan proses pemilihan Wapres definitif pengganti Gibran.
Penjelasan ini disampaikan Muzani setelah bertemu dengan Gibran Rakabuming Raka di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, pada Kamis siang (12/11/2026). Muzani menyatakan, proses tersebut akan diawali dengan rapat pimpinan MPR untuk membahas surat pengunduran diri yang diserahkan Gibran pada hari yang sama. Setelah itu, MPR akan menggelar rapat gabungan yang melibatkan pimpinan fraksi-fraksi MPR dan kelompok DPD.
Rapat gabungan tersebut nantinya akan membahas langkah-langkah yang harus ditempuh MPR dalam menindaklanjuti pengunduran diri Gibran, termasuk persiapan pengisian jabatan Wapres definitif. “Kita, menurut konstitusi, punya waktu selambat-lambatnya 60 hari sejak pengunduran diri tersebut untuk mendapatkan Wakil Presiden definitif pengganti Mas Gibran. Sejak sekarang, MPR memiliki waktu 60 hari untuk mempersiapkan proses tersebut,” kata Muzani di Kompleks Parlemen DPR/MPR RI, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Lebih lanjut, Muzani menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki waktu 14 hari untuk mengajukan dua nama calon Wakil Presiden setelah menerima surat permintaan resmi dari MPR. “Batas waktu dari Presiden untuk memberikan dua nama sejak dikeluarkannya surat permintaan MPR untuk menyetor dua nama calon Wakil Presiden itu 14 hari,” ujarnya.
Dengan demikian, proses pengisian jabatan Wakil Presiden definitif akan melibatkan Presiden dan MPR. Presiden bertugas mengajukan dua nama calon, sedangkan MPR menjalankan proses pemilihan sesuai mekanisme yang diatur dalam konstitusi. Ketentuan mengenai pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden tersebut diatur dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Pasal tersebut menyebutkan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Muzani menambahkan, seluruh tahapan akan segera dipersiapkan setelah surat pengunduran diri Gibran diterima oleh pimpinan MPR. Pihaknya berharap proses tersebut dapat berjalan sesuai ketentuan dan tidak melampaui batas waktu yang telah ditetapkan. Pernyataan ini menyusul langkah Gibran Rakabuming Raka yang menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan MPR pada Kamis (12/11/2026). Sebelumnya, surat serupa disebut telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Pengunduran diri ini terjadi di tengah polemik politik dan hukum terkait dokumen pendidikan Gibran yang digunakan dalam pencalonannya sebagai Wakil Presiden pada Pemilihan Presiden 2024. Persoalan ini berkembang setelah putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung pada Oktober 2026 mengenai dokumen penyetaraan pendidikan setingkat SMA miliknya. Dinamika tersebut kemudian berlanjut di Dewan Perwakilan Rakyat melalui pengajuan Hak Menyatakan Pendapat oleh 120 anggota dari delapan fraksi pada Rabu (11/11/2026). Usulan itu diarahkan untuk mempersoalkan kelayakan Gibran dalam menduduki jabatan Wakil Presiden.
Komentar