Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Ahmad Muzani, menjelaskan mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden (Wapres) definitif menyusul surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka. Menurut konstitusi, MPR memiliki batas waktu 60 hari untuk menyelenggarakan pemilihan Wapres definitif pengganti Gibran.
Penjelasan ini disampaikan Muzani setelah bertemu dengan Gibran Rakabuming Raka di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, pada Kamis siang (12/11/2026). Proses awal pengisian jabatan akan diawali dengan rapat pimpinan MPR untuk membahas surat pengunduran diri yang telah diserahkan Gibran.
Selanjutnya, MPR akan menggelar rapat gabungan yang melibatkan pimpinan fraksi-fraksi dan kelompok DPD. Rapat gabungan ini akan merumuskan langkah-langkah yang perlu ditempuh MPR untuk menindaklanjuti pengunduran diri tersebut, termasuk persiapan pengisian jabatan Wapres definitif.
“Kita, menurut konstitusi, punya waktu selambat-lambatnya 60 hari sejak pengunduran diri tersebut untuk mendapatkan Wakil Presiden definitif pengganti Mas Gibran. Sejak sekarang, MPR memiliki waktu 60 hari untuk mempersiapkan proses tersebut,” ujar Muzani di Kompleks Parlemen DPR/MPR RI, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Muzani menambahkan, Presiden Prabowo Subianto memiliki waktu 14 hari untuk mengajukan dua nama calon Wapres setelah menerima surat permintaan resmi dari MPR. Proses pengisian jabatan Wapres definitif ini akan melibatkan Presiden dan MPR, di mana Presiden mengusulkan dua nama dan MPR menjalankan proses pemilihan sesuai mekanisme konstitusi.
Ketentuan mengenai pengisian kekosongan jabatan Wapres ini diatur dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Pasal tersebut menyatakan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wapres, MPR akan menyelenggarakan sidang untuk memilih Wapres dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.
Seluruh tahapan persiapan akan segera dilakukan setelah surat pengunduran diri Gibran diterima pimpinan MPR. Pihaknya berharap proses ini dapat berjalan sesuai ketentuan dan tidak melebihi batas waktu yang telah ditetapkan.
Pernyataan Muzani menyusul langkah Gibran Rakabuming Raka yang menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan MPR pada Kamis (12/11/2026). Sebelumnya, surat pengunduran diri serupa juga telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Pengunduran diri ini terjadi di tengah polemik politik dan hukum terkait dokumen pendidikan Gibran yang digunakan dalam pencalonannya sebagai Wakil Presiden pada Pilpres 2024. Permasalahan ini mencuat setelah putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung pada Oktober 2026 mengenai dokumen penyetaraan pendidikan setingkat SMA miliknya. Dinamika ini berlanjut di DPR melalui pengajuan Hak Menyatakan Pendapat oleh 120 anggota dari delapan fraksi pada Rabu (11/11/2026), yang diarahkan untuk mempersoalkan kelayakan Gibran dalam menduduki jabatan Wakil Presiden.
Komentar