MPR Akan Konsultasi ke Prabowo Bahas Pengganti Gibran Sebagai Wapres

Ketua MPR Ahmad Muzani akan menghadap Presiden Prabowo Subianto untuk membahas pengajuan dua nama calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka.

MPR Akan Konsultasi ke Prabowo Bahas Pengganti Gibran Sebagai Wapres
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani. (B-Universe/Farah Deluno)

JAKARTA – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani menyatakan akan segera menghadap Presiden Prabowo Subianto. Pertemuan ini dilakukan setelah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka secara resmi mengajukan surat pengunduran dirinya.

Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Majelis MPR RI di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, pada Kamis siang (12/11/2026). Muzani menjelaskan bahwa ia mendatangi Istana Kepresidenan untuk memproses lebih lanjut mengenai penentuan tanggal pengajuan dua nama calon wakil presiden pengganti Gibran.

“Saya sekarang ditunggu oleh Presiden untuk berkonsultasi tanggal, mencocokkan tanggal,” ujar Muzani di gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, pada Kamis (12/11/2026).

Muzani menegaskan bahwa sejak surat pengunduran diri Gibran diterima, jabatan wakil presiden secara otomatis menjadi kosong. Sesuai ketentuan, Presiden Prabowo Subianto memiliki waktu maksimal 14 hari untuk mengusulkan dua nama calon pengganti Gibran.

“Presiden (Prabowo Subianto) punya waktu 14 hari sejak kami mengeluarkan surat kepada Presiden untuk mengajukan nama. Kapan kami akan mengeluarkan surat kepada Presiden? Tunggu ragap (Rapat Gabungan). Ragapnya kapan? Besok,” terangnya.

Menurut rencana, rapat gabungan yang melibatkan pimpinan MPR, pimpinan fraksi MPR, dan kelompok DPD akan membahas empat agenda utama. Pertama, menentukan tanggal sidang paripurna untuk mengisi kekosongan posisi wakil presiden. Kedua, pimpinan MPR akan segera menyurati Presiden RI untuk mengajukan dua nama calon pengganti.

Ketiga, rapat gabungan akan membentuk tim verifikasi berkas calon Wakil Presiden yang diajukan oleh Presiden. Keempat, rapat gabungan akan menyepakati tim ad hoc yang bertugas menyiapkan draf ketetapan MPR.

“Sejak hari ini, maka jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia mengalami kekosongan dan tugas MPR dalam waktu 60 hari selambat-lambatnya untuk mengisi jabatan kekosongan posisi Wakil Presiden tersebut,” pungkas Muzani.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *