JAKARTA – PT Mineral Industri Indonesia (Persero) atau MIND ID, BUMN Holding Industri Pertambangan Indonesia, memperkuat komitmennya terhadap integritas dan pencegahan fraud di seluruh grup usaha. Langkah ini diwujudkan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia.
Sinergi strategis ini bertujuan membangun tata kelola yang transparan dan akuntabel untuk mendukung pelaksanaan agenda strategis pertambangan nasional. PKS yang berlaku selama lima tahun ini ditandatangani oleh Direktur Utama MIND ID, Maroef Sjamsoeddin, dan Deputi Bidang Informasi dan Data KPK RI, Eko Marjono, di Jakarta pada Kamis (5/11/2026).
Sebagai perpanjangan tangan pemerintah, MIND ID memiliki mandat mengelola, mengolah, dan meningkatkan nilai tambah kekayaan mineral dan batu bara nasional melalui program hilirisasi. Inisiatif ini diharapkan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional dan wujud optimalisasi kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat.
Maroef Sjamsoeddin menekankan bahwa tata kelola yang bersih dan bebas korupsi adalah fondasi krusial untuk mewujudkan kedaulatan pengelolaan mineral. “Mandat utama kami adalah memastikan bahwa setiap mineral tidak sekadar diekstraksi, tetapi diolah dan ditingkatkan nilai tambahnya melalui hilirisasi demi menopang pertumbuhan ekonomi guna memaksimalkan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Amanat kedaulatan ini tidak boleh tercederai oleh praktik penyimpangan atau fraud,” ujar Maroef.
Ia menambahkan, “Integrasi OpenMIND bersama KPK adalah langkah tegas kami untuk memastikan seluruh pengelolaan pertambangan nasional dari hulu hingga hilir berjalan di atas landasan integritas yang kokoh.”
Melalui PKS ini, sistem pengaduan internal MIND ID, OpenMIND, akan terhubung langsung dengan sistem penanganan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi di KPK. Kerja sama ini mencakup asistensi KPK dalam penyusunan aturan internal, penguatan program penanganan pengaduan, koordinasi, serta pertukaran informasi.
Integrasi ini berfungsi sebagai alat deteksi dini potensi penyimpangan dan penguatan pengendalian internal di seluruh entitas holding. Budaya integritas yang kuat diharapkan menjadi enabler strategis bagi terlaksananya seluruh program kerja MIND ID.
Anggota Grup MIND ID, yang terdiri dari PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM), PT Bukit Asam Tbk (PTBA), PT Freeport Indonesia, PT Inalum, PT Timah Tbk, dan PT Vale Indonesia, saat ini memfokuskan akselerasi proyek strategis hilirisasi, penguatan ekosistem kendaraan listrik, efisiensi operasional, serta efektivitas pasokan energi nasional.
Penerapan Good Corporate Governance (GCG) yang ketat dipastikan berkontribusi nyata terhadap penerimaan negara dan multiplier effect ekonomi nasional dari setiap investasi dan pengelolaan aset pertambangan.
Deputi Bidang Informasi dan Data KPK RI, Eko Marjono, menyambut baik komitmen proaktif MIND ID. Sinergi ini diharapkan meningkatkan efektivitas tindak lanjut pengaduan, mendorong transparansi, serta menumbuhkan budaya antikorupsi yang kuat di seluruh jajaran Grup MIND ID.
Perjanjian ini akan mencakup pemantauan dan evaluasi terstruktur secara berkala untuk menjaga sustainabilitas efektivitas sistem yang dibangun. Maroef menegaskan bahwa MIND ID dan seluruh anggota grupnya akan terus memperkuat transparansi serta kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan demi mewujudkan sektor pertambangan yang lebih prudent, akuntabel, dan berintegritas.
“Kerja sama ini bukanlah tujuan akhir, melainkan wujud komitmen awal yang kami implementasikan secara nyata untuk memastikan setiap proses bisnis dijalankan dengan integritas yang tinggi. Kami meyakini bahwa keberhasilan hilirisasi dan pengelolaan sumber daya alam harus ditopang oleh tata kelola yang kuat, sehingga manfaat ekonomi yang dihasilkan dapat semakin besar dan berkelanjutan bagi negara serta masyarakat,” pungkas Maroef.
Komentar