Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan akan mendalami dan mengusut temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) mengenai delapan paket pengadaan jasa influencer senilai Rp 14,69 miliar. Pengadaan tersebut diduga dilakukan oleh dua kementerian kepada PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan yang terafiliasi dengan Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa pihaknya akan memastikan terlebih dahulu apakah temuan ICW tersebut mengandung unsur dugaan tindak pidana korupsi dan masuk dalam kewenangan KPK. “Nanti kita lihat apakah temuan itu ada unsur-unsur dugaan tindak pidana korupsinya atau tidak. Apakah kemudian masuk ke dalam kewenangan KPK atau tidak. Nah, tentu itu juga menjadi salah satu basis apakah kemudian KPK bisa melakukan tindak lanjut atau tidak terhadap suatu persoalan,” ujar Budi di gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (10/11/2026) malam.
Budi menyinggung soal potensi benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa (PBJ) terkait paket proyek untuk perusahaan yang terafiliasi dengan Raffi Ahmad. Ia menekankan bahwa pasal benturan kepentingan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) harus dilihat secara menyeluruh, tidak hanya pada hasil akhir pengadaan, tetapi juga mencakup tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi.
“Untuk melihat apakah suatu PBJ ini ada unsur-unsur dugaan benturan kepentingan, maka ini juga harus dilihat secara utuh oleh institusi terkait. Pasal 12i berkaitan dengan benturan kepentingan dalam proses pengadaan barang dan jasa, tentu juga kita harus menyisir, ya. Unsur-unsur Pasal 12i itu apa saja,” tambah Budi.
Ia mengungkapkan bahwa KPK melalui pendekatan pencegahan telah berulang kali mengingatkan instansi pemerintah agar berhati-hati dalam proses pengadaan barang dan jasa. Sektor tersebut, berdasarkan Survei Penilaian Integritas (SPI), merupakan salah satu area yang memiliki potensi korupsi cukup tinggi.
Meskipun demikian, KPK belum memastikan langkah pemeriksaan terhadap kementerian terkait maupun Raffi Ahmad secara langsung. “Kita lihat nanti seperti apa, ya. Karena tentu institusi terkait juga melakukan evaluasi atas pengadaan barang dan jasa yang dilakukan tersebut, ya. Nanti kita lihat seperti apa,” pungkas Budi.
Sebelumnya, ICW membongkar delapan paket pengadaan jasa influencer oleh dua kementerian kepada PT Rans Animasi Indonesia dengan total nilai kontrak mencapai Rp 14,69 miliar. ICW menyoroti hal ini karena perusahaan tersebut diduga terafiliasi dengan Raffi Ahmad yang menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden.
ICW menduga pengadaan tersebut berpotensi menimbulkan persoalan, mulai dari transparansi dan persaingan dalam proses pengadaan, manfaat penggunaan jasa influencer, hingga dugaan benturan kepentingan. Temuan ini didasarkan pada penelusuran ICW terhadap data realisasi pengadaan kementerian dan lembaga tahun anggaran 2023-2026 melalui portal data.inaproc.id milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Dari delapan paket tersebut, lima paket berasal dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) pada 2024 dengan nilai sekitar Rp 3,9 miliar. Sementara tiga paket lainnya berasal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 2025-2026 dengan nilai sekitar Rp 10,8 miliar.
Komentar