Perubahan lanskap ekonomi global yang ditandai oleh ketegangan geopolitik dan penataan ulang rantai pasok global telah menciptakan tantangan baru bagi pembangunan industri di Indonesia. Kebutuhan akan kepastian pasokan bahan baku, energi, dan teknologi mendorong pemerintah untuk merumuskan strategi industrialisasi nasional yang baru.
Di tengah percepatan digitalisasi dan tuntutan keberlanjutan lingkungan, Indonesia dituntut untuk memperkuat kapasitas industrinya. Hal ini penting agar mampu menghadapi gejolak ekonomi internasional sekaligus memanfaatkan peluang yang muncul dalam rantai nilai global. Tantangan domestik utama adalah bagaimana mengubah kekayaan sumber daya alam menjadi kekuatan industri yang mampu menghasilkan produk bernilai tambah tinggi.
Upaya ini memerlukan sinergi yang lebih kuat antara penyedia bahan baku, industri pengolahan, pemasok komponen, hingga produsen barang jadi. Penguasaan teknologi, peningkatan kualitas tenaga kerja, serta penguatan peran pemasok domestik menjadi kunci agar pengolahan sumber daya alam dapat meningkatkan kemampuan produksi dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi negara.
“Ini bukan sekadar kelanjutan kebijakan masa lalu, melainkan pembaharuan yang disesuaikan dengan realitas global dan kebutuhan domestik,” ujar Agus Gumiwang Kartasasmita (AGK), mantan Menteri Perindustrian, dalam sebuah kuliah umum di Universitas Hiroshima, Jepang, Jumat (6/11/2026).
Menjawab tantangan tersebut, AGK saat menjabat sebagai Menteri Perindustrian pada akhir 2025 secara resmi meluncurkan Strategi Baru Industrialisasi Nasional (SBIN). SBIN dirancang sebagai kerangka kebijakan nasional yang terintegrasi dan komprehensif, mencakup pendekatan vertikal dan horisontal. Pendekatan ini meliputi keterhubungan ke belakang (backward linkage) dan keterhubungan ke depan (forward linkage) dari setiap produk industri, yang sebelumnya dilakukan secara sektoral diubah menjadi berdasarkan prioritas rantai pasok.
Pendekatan SBIN juga mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis yang memengaruhi keberlanjutan industri. Proses ini juga melibatkan dengar pendapat (public hearing) dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk asosiasi industri, akademisi, dan pakar ekonomi.
SBIN menjadi instrumen teknokratis pertama yang disusun untuk menerjemahkan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto ke dalam kebijakan dan program pembangunan industri. Kerangka ini mengandung delapan elemen utama: ketahanan ekonomi, kemandirian, penciptaan lapangan kerja, pengembangan sumber daya manusia dan teknologi, hilirisasi, pemerataan ekonomi melalui industri rakyat dan IKM, reformasi regulasi, serta pengembangan industri hijau dan biru.
Prinsip integrasi dalam SBIN juga mencakup penyelarasan pembangunan industri dengan kebijakan di sektor pendidikan, penelitian, energi, infrastruktur, pembiayaan, dan pembangunan wilayah. Penguatan keterkaitan antarsektor menjadi cara SBIN mewujudkan integrasi dalam hubungan produksi yang konkret.
Hilirisasi dan Peningkatan Nilai Tambah
Hilirisasi atau downstreaming merupakan bagian integral dari proses industrialisasi yang bertujuan meningkatkan nilai tambah sumber daya melalui pengolahan bahan mentah menjadi produk antara maupun barang jadi. Dalam kerangka SBIN, proses hilirisasi perlu diperdalam dan diperkuat untuk menghasilkan produk bernilai ekonomi lebih tinggi serta menjadi input bagi industri lanjutan.
Keberhasilan hilirisasi sangat bergantung pada penguasaan teknologi, penguatan tenaga kerja terampil, riset terapan, pembiayaan jangka panjang, dan akses pasar. Rantai pengolahan nikel menjadi baterai dan kendaraan listrik menjadi contoh krusial pentingnya pendalaman hilirisasi dalam mendukung industrialisasi nasional. Keberhasilan hilirisasi harus diukur dari kontribusinya terhadap perkembangan industri lanjutan dan penguasaan teknologi.
SBIN menggarisbawahi penguatan hilirisasi melalui lima aksi strategis. Pertama, melanjutkan investasi hingga tahap manufaktur lanjutan dan barang jadi. Kedua, membangun industri antara yang menghubungkan berbagai sektor, seperti industri bahan kimia, komponen elektronik, dan permesinan. Ketiga, memfasilitasi kerja sama antara industri dan lembaga riset atau perguruan tinggi untuk membawa hasil riset ke lini produksi.
Keempat, memodernisasi proses produksi dan kemampuan rekayasa melalui transformasi digital, termasuk penerapan otomasi, internet of things, dan kecerdasan buatan (AI). Kelima, menyediakan pembiayaan investasi jangka panjang untuk peningkatan skala teknologi, mesin, fasilitas produksi, serta pendanaan proyek strategis dan pengembangan prototipe.
SBIN diharapkan menjadi panduan bersama dalam membangun ekonomi dan industri nasional yang lebih integratif. Pelaksanaannya memerlukan keselarasan perencanaan, penganggaran, dan eksekusi program lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, dengan partisipasi aktif dari dunia usaha dan masyarakat.
Melalui penguatan keterhubungan antarsektor, diharapkan dapat tercipta peningkatan nilai tambah, perluasan lapangan kerja berkualitas, dan pemerataan kesejahteraan yang tetap menjaga kelestarian lingkungan. Pergantian kepemimpinan diharapkan dapat melanjutkan dan menyempurnakan fondasi yang telah dibangun. Konsistensi kebijakan adalah kunci untuk pertumbuhan industri yang bertahap dan memberikan manfaat lintas generasi.
“Apa yang sudah dirintis oleh Pak Agus Gumiwang sebagai menteri perindustrian tentu harus kita lanjutkan. Kita akan teruskan apa-apa yang sudah dicapai dan apa yang sudah diletakkan akan kita perkuat kembali,” tegas Sarmuji pada acara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Menteri Perindustrian, Jumat (2/10/2026).
Komentar