Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tengah mematangkan persiapan pencalonan Indonesia sebagai anggota Dewan International Civil Aviation Organization (ICAO) untuk periode 2026-2029. Langkah ini, yang dijadwalkan pada 19-20 November 2026, akan dijalankan melalui kolaborasi erat dengan Kementerian Luar Negeri.
Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, menekankan bahwa pencalonan Indonesia di ICAO merupakan momen krusial untuk turut serta dalam pengambilan keputusan strategis di sektor penerbangan global. “Upaya diplomasi telah dilakukan pada berbagai forum internasional baik di dalam maupun luar negeri untuk menggalang dukungan internasional bagi pencalonan Indonesia sebagai anggota Dewan ICAO Kategori III. Dukungan semua pihak tentu akan kita butuhkan untuk kelancaran ke depan pada 19-20 November 2026,” ujar Dudy di Jakarta pada rapat koordinasi, Senin (09/11/2026).
Hingga 6 November 2026, Indonesia telah berhasil mengamankan dukungan tertulis dari 28 negara dan indikasi dukungan lisan dari 69 negara. Capaian ini menjadi modal berharga untuk terus memperkuat diplomasi menjelang pemilihan anggota Dewan ICAO.
Selain melalui forum internasional, Kemenhub juga aktif melakukan pertemuan bilateral dan komunikasi langsung dengan negara-negara anggota ICAO. Dalam upaya diplomasi ini, Indonesia menyampaikan empat pesan utama.
Pertama, Indonesia menegaskan posisinya sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan pasar penerbangan signifikan di Asia Pasifik, sehingga memiliki perspektif dan pengalaman unik dalam pengembangan penerbangan sipil internasional. Kedua, Indonesia memiliki komitmen kuat dan rekam jejak yang terbukti dalam ICAO, diwujudkan melalui partisipasi aktif dalam berbagai inisiatif penerbangan regional dan global.
Ketiga, Indonesia melihat dirinya sebagai jembatan strategis yang menghubungkan berbagai kawasan, negara maju dan berkembang, serta pemangku kepentingan penerbangan dengan latar belakang yang beragam. Keempat, Indonesia menyatakan kesiapan untuk terus berkontribusi dalam mendukung prioritas strategis ICAO.
Indonesia pernah menduduki kursi Dewan ICAO selama 12 periode berturut-turut, yaitu pada 1962–2001. Dengan penambahan jumlah anggota Dewan ICAO dari 36 menjadi 40 negara, peluang Indonesia untuk kembali berkontribusi di tingkat global semakin terbuka lebar.
“Pencalonan Indonesia sebagai anggota Dewan ICAO merupakan momentum penting bagi Indonesia untuk kembali berperan dalam pengambilan keputusan strategis pada bidang penerbangan sipil internasional,” tutur Menhub Dudy.
Dudy menambahkan pentingnya mengoptimalkan pemanfaatan Aide Memoire, sebuah dokumen diplomatik yang memuat poin-poin utama pencalonan Indonesia, sebagai alat komunikasi kepada negara-negara sahabat guna memperkuat dukungan.
“Perkembangan ini tentunya patut kita apresiasi. Namun waktu menuju pemilihan semakin dekat. Karena itu, upaya diplomasi kiranya dapat terus kita tingkatkan bersama, baik intensitas maupun efektivitasnya agar seluruh potensi dukungan benar-benar dapat diwujudkan dan menjadi dukungan yang nyata bagi Indonesia,” pungkasnya.
Melalui sinergi Kemenhub, Kemenlu, dan seluruh Perwakilan RI di luar negeri, Pemerintah Indonesia berupaya mengoptimalkan dukungan internasional sekaligus memperkuat kontribusi dalam mewujudkan penerbangan sipil global yang selamat, aman, dan berkelanjutan.
Potensi Keanggotaan Terbuka Lebar
Pengamat penerbangan, Gerry Soejatman, menilai peluang Indonesia untuk menjadi anggota ICAO tahun ini sangat terbuka, terutama dengan adanya penambahan kuota anggota. Ia berpendapat Indonesia harus berjuang maksimal mengingat sudah lama tidak duduk di keanggotaan ICAO.
“Tentu saja ini peluang yang harus dimanfaatkan sebab ada penambahan kuota tiga atau empat negara. Sedangkan posisi Indonesia berdasarkan kepentingan penerbangan global juga memiliki posisi tawar yang kuat,” ujar Gerry kepada Investor Daily.
Gerry menjelaskan, Indonesia memiliki pasar penerbangan internasional yang besar dan letak geografis yang strategis, yang memberikan daya tawar kuat. Selain itu, regulasi penerbangan Indonesia dinilai sudah sesuai dengan standar ICAO, baik dari sisi penguatan sumber daya manusia maupun standardisasi lainnya.
Ke depan, pemerintah diharapkan berperan aktif jika Indonesia menduduki keanggotaan di dewan ICAO, terutama dalam menangani kepentingan udara nasional yang bersinggungan dengan kepentingan global. “Ada banyak pekerjaan rumah tentu saja, misalnya menyelesaikan persoalan ruang udara nasional yang bersinggungan dengan negara lain. Di sisi lain, penguatan regulasi harus terus diperkuat mengacu pada regulasi ICAO,” pungkasnya.
Kontribusi Besar Indonesia dalam Industri Aviasi
Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub, Lukman F. Laisa, menguraikan sejumlah faktor yang memperkuat perlunya Indonesia duduk sebagai Anggota Dewan ICAO. Di antaranya adalah kesesuaian regulasi domestik dengan standar ICAO dan kontribusi besar Indonesia dalam industri aviasi yang ditopang oleh operasional 14 maskapai nasional dan 59 maskapai asing.
“Pencalonan ini adalah momentum strategis bagi Indonesia untuk kembali hadir di meja pengambilan keputusan penerbangan sipil dunia. Rekam jejak kita sebagai Anggota Dewan ICAO selama 12 periode berturut-turut sejak 1962 hingga 2001 menjadi modal kepercayaan diri, dan perluasan keanggotaan dewan ini membuka peluang besar bagi Indonesia untuk berkontribusi kembali,” kata Lukman.
Pencalonan Indonesia didasarkan pada kepentingan, kapasitas, pengalaman, dan rekam jejak dalam penerbangan sipil internasional. Sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau, berpenduduk lebih dari 280 juta jiwa, serta memiliki wilayah udara yang luas, sektor penerbangan memegang peran strategis dalam menjaga konektivitas nasional dan menghubungkan Indonesia dengan dunia.
“Hingga semester pertama 2026, kita telah melayani 24,9 juta penumpang domestik dan 18,5 juta penumpang internasional melalui 257 bandar udara, dengan 297 rute domestik dan 160 rute internasional yang dioperasikan oleh 14 maskapai nasional dan 59 maskapai asing,” jelasnya.
Dari sisi regulasi keselamatan dan keamanan penerbangan, berdasarkan audit ICAO USOAP, Indonesia mencatatkan tingkat Implementasi Efektif (Effective Implementation) sebesar 78,85%, melampaui rata-rata global 70,6% dan rata-rata Asia Pasifik 69,6%. Pada audit keamanan penerbangan ICAO USAP, Indonesia meraih capaian 88,53%, jauh di atas target global 75%.
Indonesia juga aktif berkontribusi kepada komunitas penerbangan internasional melalui program pelatihan ICAO untuk Negara Berkembang, yang telah melatih lebih dari 80 negara anggota ICAO, terutama dari kawasan Pasifik dan Afrika. Kontribusi ini menjadikan Indonesia meraih status Platinum Member ICAO TRAINAIR PLUS melalui Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan.
Pencalonan ini mengusung visi “Bridging Regions, Strengthening Global Aviation”, yang bertujuan menjadi wakil Asia Pasifik yang mendorong dialog dan kerja sama antarkawasan, serta mendukung kebijakan ICAO yang berimbang dengan mengedepankan keselamatan, keamanan, dan keberlanjutan sistem penerbangan global yang inklusif.
“Pencalonan ini bukan sekadar upaya pemerintah, melainkan pencalonan seluruh ekosistem penerbangan Indonesia. Kami mengajak kementerian/lembaga, maskapai, pengelola bandar udara, penyelenggara navigasi penerbangan, hingga seluruh pemangku kepentingan penerbangan untuk bersama-sama mendukung langkah ini, karena keberhasilan Indonesia duduk di Dewan ICAO adalah kebanggaan dan keberhasilan bersama seluruh bangsa,” pungkas Lukman.
Komentar