Praktik ekonomi rente yang memberikan keuntungan dan akses usaha kepada pihak tertentu tanpa didasarkan pada kompetensi dan produktivitas dinilai dapat menggerogoti daya saing perekonomian Indonesia. Praktik tersebut berpotensi menciptakan persaingan tidak sehat, menghambat investasi, serta mempersempit kesempatan bagi pelaku usaha yang lebih produktif untuk berkembang.
Research Director Prasasti Center for Policy Studies, Adhi Nugroho, menilai Indonesia membutuhkan iklim usaha yang kompetitif dan memberikan kesempatan setara kepada seluruh pelaku usaha. Tanpa persaingan yang sehat, potensi ekonomi nasional sulit dimanfaatkan secara optimal untuk mendorong produktivitas dan pertumbuhan yang berkelanjutan.
Hal tersebut disampaikan Adhi dalam diskusi Ngopi Bareng Prasasti yang diselenggarakan Prasasti Center for Policy Studies di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta, Jumat (6/11/2026).
Menurut Adhi, tantangan investasi Indonesia bukan hanya berasal dari ketidakpastian geopolitik dan tekanan ekonomi global. Persoalan domestik, termasuk inkonsistensi kebijakan, ketidakpastian regulasi, dan praktik ekonomi rente, juga perlu dibenahi agar tidak terus membebani daya saing nasional.
Ketidakpastian kebijakan dan persaingan usaha yang tidak sehat dapat membuat investor swasta berpikir ulang untuk menanamkan modal. Bahkan, investasi berpotensi mengalir ke negara lain yang menawarkan kepastian hukum, biaya usaha lebih kompetitif, dan kesempatan berusaha yang lebih terbuka.
Adhi mencontohkan, Vietnam sebagai negara yang dinilai mampu memperkuat daya tarik investasi melalui kemudahan berusaha, konsistensi kebijakan, serta integrasi dengan rantai pasok global. Kondisi tersebut menjadi pengingat bahwa besarnya pasar domestik saja tidak cukup untuk memenangkan persaingan investasi.
“Vietnam menjadi contoh yang menarik. Pertumbuhan ekonominya lebih tinggi dibandingkan Indonesia, dan pemerintahnya relatif mampu memberikan kemudahan serta kepastian bagi investor. Indonesia perlu memastikan bahwa potensi pasar domestiknya yang besar juga didukung oleh iklim investasi yang kompetitif,” ujar Adhi.
Menurut dia, pembenahan iklim usaha harus memastikan akses terhadap peluang ekonomi diberikan berdasarkan kemampuan dan kontribusi pelaku usaha, bukan kedekatan atau perlakuan istimewa. Dengan demikian, persaingan dapat mendorong efisiensi, inovasi, dan peningkatan produktivitas yang menjadi fondasi daya saing nasional.
Karena itu, penguatan kepastian hukum, konsistensi regulasi, dan persaingan usaha yang sehat menjadi kebutuhan mendesak. Pembenahan tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan daya tarik investasi Indonesia, tetapi juga memastikan pertumbuhan ekonomi ditopang oleh kegiatan usaha yang produktif dan mampu menciptakan lapangan kerja.
Komentar