 |
| Gubernur Kalbar, Ria Norsan, menghadiri sekaligus memberikan arahan pada acara exit meeting bersama Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalbar, bertempat di Ruang Ruai Telabang Kantor Gubernur Kalbar, Senin (22/92025).SUARALANDAK/SK |
Pertemuan ini membahas hasil pemeriksaan BPK terkait lingkungan hidup, ketahanan pangan, dan belanja daerah, sekaligus menyampaikan temuan dan rekomendasi untuk mendorong perbaikan dan meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah.
Dalam arahannya, Ria Norsan menegaskan bahwa pemeriksaan BPK bukan sekadar evaluasi, tetapi juga kesempatan bagi pemerintah daerah untuk membuktikan komitmen terhadap transparansi dan tata kelola keuangan yang lebih baik.
“Kepada OPD agar betul-betul mendalami hasil pemeriksaan sehingga kita tahu di mana posisi dan kelemahan kita selama ini. Jangan ada yang menunda, apalagi mengabaikan permintaan tim pemeriksa,” tegas Norsan.
Ia juga mengingatkan bahwa setiap catatan dan rekomendasi dari BPK harus segera ditindaklanjuti, tidak hanya dipenuhi sebagai kewajiban formal, tetapi benar-benar diimplementasikan dalam pengelolaan keuangan sehari-hari.
“Pemeriksaan ini bukan hanya tentang kepatuhan, tetapi bagaimana kita menginternalisasi nilai akuntabilitas dan transparansi dalam setiap proses kerja,” ujarnya.
Ria Norsan menyampaikan keyakinannya bahwa melalui kerja sama yang solid antara Pemprov Kalbar dan BPK, akan terbangun fondasi yang kuat untuk pembangunan daerah yang bersih dan berintegritas.
“Saya yakin, dengan sinergi yang baik, kita bisa memperkuat pondasi pembangunan, menjaga integritas pengelolaan keuangan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kalimantan Barat,” ungkapnya.
Ia juga menekankan kepada para kepala perangkat daerah agar bersikap proaktif, terbuka, dan kooperatif dalam memberikan data serta dokumen yang dibutuhkan tim pemeriksa. Hal ini dinilai penting agar proses pemeriksaan berjalan lancar dan tepat sasaran.
“Saya tegaskan, jangan ada yang menyembunyikan data atau menghambat proses. Berikan klasifikasi dan dokumen yang dibutuhkan untuk mempermudah tim BPK bekerja,” tambahnya.
Melalui pertemuan ini, Pemprov Kalbar menunjukkan keseriusannya dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan. Sinergi dengan BPK diharapkan dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
“Komitmen ini bukan sekadar soal regulasi, tetapi bagian dari upaya berkelanjutan untuk mencapai pembangunan optimal dan kesejahteraan masyarakat Kalbar,” pungkas Ria Norsan.[SK]
