 |
| Wakil Gubernur Kalbar, Krisantus Kurniawan.SUARALANDAK/SK |
Kericuhan itu terekam dalam sebuah video yang beredar di media sosial. Insiden dipicu penangkapan seorang penambang bernama Mikael, yang disebut para pekerja tambang sebagai tokoh panutan. Penangkapan tersebut memicu kemarahan warga yang kemudian menuntut agar Mikael segera dibebaskan.
Situasi memanas hingga berujung aksi perusakan mobil dinas aparat dan upaya main hakim sendiri oleh massa. Kondisi itu sempat membuat suasana di lokasi tidak terkendali.
Menanggapi kejadian tersebut, Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, menegaskan bahwa persoalan PETI merupakan masalah serius yang berpotensi menjadi “bom waktu” jika tidak segera ditangani secara komprehensif oleh pemerintah pusat.
“Saya berharap pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah provinsi untuk menyusun regulasi bagi pasar penambang rakyat yang ada di seluruh penjuru provinsi, termasuk Kalbar,” ujar Krisantus saat ditemui, Selasa (26/8/2025).
Krisantus merujuk pada pidato Presiden Prabowo Subianto dalam sidang kenegaraan 17 Agustus 2025 lalu, yang menekankan pentingnya legalisasi tambang rakyat melalui mekanisme koperasi.
“Presiden sudah menyampaikan bahwa tambang rakyat agar dilegalkan dalam bentuk koperasi. Nah, saya pikir ini harus segera diaplikasikan. Kalau tidak, masalah-masalah seperti di Bengkayang bisa terus berulang,” tegasnya.
Ia menambahkan, potensi kericuhan akibat penertiban PETI tidak hanya terjadi di Bengkayang, tetapi juga berisiko muncul di berbagai wilayah Kalbar bahkan Indonesia jika regulasi legalisasi tambang rakyat tidak segera dijalankan.
“Ini bukan hanya di Bengkayang. Kericuhan serupa bisa terjadi di mana-mana. Ini seperti bom waktu. Jadi saya harap pemerintah pusat cepat merespons kejadian-kejadian seperti ini di provinsi seluruh Indonesia,” pungkasnya.[SK]
