 |
| Bupati Dadi Tepati Janji, Suarakan Petani Sawit Mandiri ke Gubernur Kalbar.SUARALANDAK/SK |
Kedatangan mereka bukan sekadar kunjungan formal, melainkan perjuangan panjang ribuan petani yang lahannya disegel Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH). Suara dari Melawi pun akhirnya menggema hingga Kantor Gubernur.
Bupati Dadi hadir bersama Wakil Bupati Malin, Sekda Paulus, sejumlah anggota DPRD Kalbar dan Melawi, serta perwakilan petani sawit mandiri. Kehadiran lintas unsur ini menunjukkan bahwa persoalan sawit bukan hanya urusan kelompok tani, melainkan menyangkut kepentingan masyarakat luas.
“Langkah ini adalah bukti keseriusan kami memperjuangkan hak-hak petani. Kami membawa suara masyarakat yang menginginkan kepastian,” tegas Bupati Dadi.
Dialog hangat terjadi di ruang rapat Gubernur. Gubernur Kalbar, Ria Norsan, menerima rombongan dengan penuh perhatian, sekaligus menegaskan komitmen pemerintah untuk mendengar aspirasi rakyat.
“Pemerintah tidak menutup mata. Aspirasi masyarakat akan kami tindaklanjuti dengan tetap memperhatikan aturan hukum yang berlaku,” kata Ria Norsan.
Sebagai bukti keseriusan, Gubernur menerima berkas pengajuan pemutihan lahan dan data kebun sawit mandiri dari 16 desa di Melawi dengan total luas sekitar 16 ribu hektare.
“Masyarakat diminta tetap tenang menunggu proses resmi yang sedang berjalan. Untuk itu kami juga minta masyarakat agar menjaga kondusifitas dan tidak bertindak anarkis,” pesannya.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, total lahan sawit di Melawi yang disegel Satgas PKH mencapai 634,18 hektare. Penyegelan dilakukan karena kawasan itu diklaim masuk dalam Hutan Tanaman Industri (HTI) sesuai Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan.
Areal tersebut disebut sebagai konsesi PT Inhutani yang sudah lama tidak dikelola. Namun bagi petani sawit mandiri, penyegelan bukan sekadar aturan di atas kertas, melainkan ancaman nyata bagi mata pencaharian mereka.
“Kami hanya ingin kepastian agar bisa bekerja dengan tenang dan hasil panen bisa dinikmati, bukan justru dipersoalkan,” ungkap Suhaili, koordinator petani sekaligus Kades Nanga Nyuruh, Kecamatan Ella Hilir.
Menurutnya, dampak penyegelan juga menekan kondisi psikologis masyarakat. Plang larangan yang dipasang Satgas PKH dengan kalimat tegas membuat warga cemas.
“Ngeri bang baca papan plang itu. Bisa stres kami. Bertuliskan larangan masuk, merusak, memungut hasil hingga memperjualbelikan lahan tanpa izin. Rasanya seperti kami penjahat di tanah sendiri,” keluh Suhaili.
Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan awal: Pemprov Kalbar, Pemkab Melawi, dan perwakilan petani akan mengagendakan pembahasan bersama Kejaksaan Tinggi Kalbar guna mencari kepastian hukum pengelolaan lahan dan hasil panen.
Selain itu, Gubernur Ria Norsan berjanji akan mempertemukan langsung perwakilan petani dengan Satgas PKH sebagai pemegang kewenangan penuh.
“Pak Gubernur juga memberikan arahan agar hasil kebun tetap boleh dipanen sambil menunggu proses hukum berjalan. Beliau minta masyarakat tetap tenang dan tidak anarkis,” beber Suhaili.
Bagi ribuan petani sawit mandiri di Melawi, pertemuan ini menjadi titik terang setelah berbulan-bulan dihantui ketidakpastian.
“Pemerintah daerah akan terus berdiri di sisi rakyat. Kami hadir bukan untuk mencari jalan pintas, melainkan jalan yang adil bagi semua. Petani Melawi harus mendapat kepastian atas jerih payah mereka,” tegas Bupati Dadi.
Pertemuan ini memang baru langkah awal. Namun, bagi para petani, itu adalah sinyal harapan bahwa perjuangan mereka tidak sia-sia, dan masa depan bisa kembali ditatap dengan lebih tenang.[SK]
