 |
| Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan bersama Bupati Kubu Raya, Sujiwo saat meninjau Koperasi Desa Merah Putih.SUARALANDAK/SK |
Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, hadir langsung untuk meresmikan peluncuran tersebut. Dalam sambutannya, ia menyampaikan harapan besar terhadap koperasi sebagai pilar penguatan ekonomi masyarakat desa.
“Sebanyak 2.143 Koperasi Desa Merah Putih di Kalbar hari ini mulai beroperasi. Mudah-mudahan seluruhnya bisa berjalan secara profesional dan memberikan dampak positif bagi masyarakat,” ujar Norsan.
Gubernur juga menjelaskan bahwa koperasi desa akan menerima dukungan dari pemerintah dalam bentuk pendanaan maupun peralatan usaha. Hal ini diharapkan mendorong masyarakat desa agar berkolaborasi mengembangkan berbagai jenis usaha produktif.
“Nanti koperasi akan mendapatkan bantuan, seperti dana dan alat usaha. Harapan kita, bantuan ini digunakan sebaik-baiknya dan bisa mendorong kolaborasi usaha bersama masyarakat,” tambahnya.
Mengenai struktur organisasi koperasi, Gubernur menyebut bahwa perekrutan pengurus berasal dari elemen lokal masing-masing desa. Nantinya, para pengurus tersebut akan mendapatkan pendampingan langsung dari pusat untuk memastikan pengelolaan koperasi berjalan sesuai standar.
Peluncuran koperasi ini, lanjut Norsan, diharapkan dapat memberikan manfaat langsung kepada warga, termasuk dalam hal pemenuhan kebutuhan pokok.
“Mudah-mudahan koperasi ini bisa jadi solusi kebutuhan masyarakat, mulai dari sembako hingga pupuk,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala KDMP Jeruju Besar, Husnin, menyampaikan bahwa koperasi yang ia pimpin menjual berbagai produk kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau khusus untuk para anggota koperasi.
“Kalau untuk anggota, harga yang kami berikan berbeda dari pasaran. Lebih murah. Bahkan untuk penjualan eceran, harga kami tetap di bawah harga pasar,” jelas Husnin.
Adapun produk yang tersedia di KDMP Jeruju Besar antara lain beras SPHP, beras lokal, minyak goreng, gas elpiji, hingga pupuk pertanian.
Peluncuran koperasi ini menjadi langkah konkret pemerintah dalam menguatkan ekonomi kerakyatan berbasis desa, serta memperluas akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok dengan harga terjangkau dan layanan berbasis gotong royong.[SK]
