Pontianak (Suara Landak) - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Barat, Kukuh Sumardono Basuki, menekankan pentingnya penyusunan laporan keuangan yang memenuhi kriteria relevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami sesuai dengan ketentuan PP Nomor 71 Tahun 2010. Hal ini bertujuan untuk mencegah potensi penyalahgunaan keuangan.
"Dukungan dan kerja sama dari Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran-Wilayah (UAPPA-W) sangat penting dalam memastikan laporan keuangan yang akuntabel. Sinergi yang kuat antara DJPb dan satuan kerja di Kalimantan Barat sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut," ujar Kukuh, Rabu (16/10/2024).
Lebih lanjut, Kukuh menjelaskan bahwa penyusunan laporan keuangan harus dilakukan secara berjenjang hingga ke tingkat wilayah, sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 232/PMK.05/2022. Sejak tahun 2022, implementasi Aplikasi SAKTI (Sistem Akuntansi dan Keuangan Terintegrasi) telah membantu mempermudah proses perencanaan, penganggaran, dan pelaporan keuangan. Selain itu, aplikasi ini terintegrasi dengan SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara), sehingga memastikan validitas data keuangan.
"Dengan adanya Aplikasi MonSAKTI, setiap transaksi keuangan dapat dipantau secara real-time. Anomali dalam transaksi bisa segera dideteksi dan ditindaklanjuti, yang semakin memperkuat transparansi dan akuntabilitas keuangan," tambah Kukuh.
Dalam kesempatan yang sama, Kukuh memberikan apresiasi kepada Kanwil Kemenkumham Kalbar yang berhasil meraih peringkat ketiga dalam Penilaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) Tingkat Wilayah kategori UAPPA-W Besar. Kanwil Kemenkumham Kalbar memperoleh skor 94,29, berada di bawah Kanwil Kementerian Agama Kalbar dengan skor 97,45 dan Pengadilan Tinggi Pontianak dengan skor 96,86.
"Prestasi ini menunjukkan komitmen Kanwil Kemenkumham Kalbar dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan di lingkungannya. Kami berharap pencapaian ini dapat memotivasi satuan kerja lain untuk terus meningkatkan kualitas laporan keuangannya," tutup Kukuh. [SK]