|

Streaming Radio Suara Landak

Ketua DAD Landak Angkat Bicara Terkait Statmen BNPB

Ngabang (Suara Landak) - Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Landak Heri Saman angkat bicara terkait statmen dari Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho dalam keterangan tertulisnya, Selasa (28/8/2018).

Adapun statmen yang disampaikan Sutopo Purwo Nugroho yang dimuat dalam salah satu media menyebutkan "Masyarakat di Kabupaten Sanggau, Sambas, Ketapang, Kubu Raya dan lainnya memiliki tradisi 'gawai serentak', yaitu kebiasaan persiapan musim tanam dengan membuka lahan dengan cara membakar,". Berita tersebut diberi judul Tradisi 'Gawai Serentak' Malah Picu Kebakaran Hutan di Kalbar.

Statmen tersebut pun mendapat perhatian dari lembaga adat yang ada di Kalimantan Barat, sebut saja seperti Dewan Pemuda Adat Nusantara dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara yang juga telah menyaikan somasi kepada Kepala BNPB.

Menanggapi hal tersebut ketua DAD Landak Heri Saman menyesalkan statmen yang disampaikan Kepala BNPB di media. 

"Saya sebagai ketua dewan adat dayak sangat menyesalkan statmen yang telah disampaikam oleh Kepala BNPB di media, " ungkapnya. 

Heri Saman menjelaskan gawai merupakan pesta syukuran bukan lagi musim berladang sudah menikmati hasil panen, dan hal tersebut dirasa tidak masuk akal.

"Kita sangat mendukung langkah-langkah yang telah diambil para lembaga-lembaga adat, bahkan ada yang telah menyampaikan somasi, " ujarnya.

Dia juga menjelaskan masyarakat berladang secara tradisional dan telah dilakukan secara turun-temurun dan tidak menimbulkan dampak, dampak ini mulai terasa ketika perusahaan mulai masuk.

"Pemerintah juga telah mengatur dalam perundang-undangan tentang tata cara melakukan pembukaan lahan, kita juga telah menyampaikan kepada masyarakat khusunya di Kabupaten Landak ada aturan-aturan yang harus diikuti jangan sampai masyarakat berbenturan dengan aparat penegak hukum, " jelasnya.

Heri Saman yang juga Ketua DPRD Kabupaten Landak itu mengatakan sangat tidak bijaksana bila menyalahkan petani, sementara saat ini sudah ada lima perusahaan di Kalbar yang sudah disegel.

"Itu terbukti bahwa pihak perusahaan juga turut menyumbamg kebaran, dalam hal ini barangkali ada lahan mereka ada yang terbakar, perushaan juga harus waspada dalam pengendalian karhutla," pungkasnya.

Penulis : Rizki Mahardika
Editor : Kundori
Bagikan:
Komentar Anda

Berita Terkini