"Mengenai KPS dan KKS yang sampai saat ini, kami dari Pemerintah Daerah Kabupaten Landak tidak terlibat dalam penyaluran dana tersebut kepada masyarakat karena program tersebut merupakan bantuan langsung dari Pemerintah Pusat bekerja sama dengan PT. POS Indonesia. Tidak melewati Pemda Landak, "ungkap Karolin di Ngabang,Sabtu (8/7).
Mantan Anggota Komisi IX DPR RI tersebut menjelaskan bahwa pihaknya tidak lepas tangan dengan urusan tersebut, tetapi terus memonitor proses pencairan dana tersebut.
"Meskipun pihak Pemda tidak terlibat secara langsung dalam pencairan dana tersebut, kami terus memantau bagaimana prosesnya selama ini dilapangan dan kami juga telah menerima informasi bahwa Kartu yang akan diluncurkan pada bulan Juli ini atas kerjasama antara Kemensos dan Bank Himbara. Nanti Pemegang KPS dan KKS serta penerima bantuan dari Program Keluarga Harapan akan dijadikan satu kartu saja. Pemkab Landak akan memfasilitasi pembagian kartu non tunai tersebut." papar Karolin.
Menurut Dokter lulusan Unika Atma Jaya Jakarta itu, Data penerima Kartu akan disesuaikan dengan data PKH dan bulan Juli ini akan dicairkan.
"Kartu yang akan kita bagikan tersebut disesuaikan dengan data penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan jika ada halangan, bulan Juli ini akan dicairkan langsung 2 triwulan. Saya akan terus mengawasi program tersebut karena ini menyangkut hak dari masyarakat kita." ujarnya.
Penulis: Tim Liputan
Editor: Kundori
Disiarkan: Radio Suara Landak 98fm
