WFA Opsi Atasi Kepadatan Nataru 2026/2027, Pemerintah Matangkan Strategi

Pemerintah bahas persiapan Nataru 2026/2027, termasuk opsi kebijakan work from anywhere (WFA) untuk mengurai kepadatan mobilitas masyarakat.

WFA Opsi Atasi Kepadatan Nataru 2026/2027, Pemerintah Matangkan Strategi
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli di Jakarta. (Foto: BKIP Kemenhub/Ika)

Pemerintah mulai mematangkan persiapan penyelenggaraan Angkutan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026/2027. Salah satu langkah yang dibahas adalah penerapan kebijakan work from anywhere (WFA) pada sejumlah tanggal tertentu untuk mengurai kepadatan mobilitas masyarakat selama periode libur akhir tahun.

Persiapan ini dibahas dalam pertemuan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dengan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli pada Kamis (5/11/2026). Pertemuan tersebut juga membahas koordinasi kebijakan WFA yang berkaitan dengan aspek ketenagakerjaan.

“Kami berdiskusi beberapa hal khususnya terkait dengan kesiapan Nataru 2026/2027 dan berkaitan dengan work from anywhere (WFA). Karena ini terkait dengan ketenagakerjaan, kami merasa perlu berdiskusi dengan beliau,” ujar Menhub Dudy dalam keterangan resmi dikutip Jumat (6/11/2026).

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengusulkan penerapan WFA pada sejumlah tanggal tertentu selama periode libur Natal dan Tahun Baru. Kebijakan tersebut diharapkan dapat membantu mengurai kepadatan pergerakan masyarakat.

Selain membahas persiapan Nataru 2026/2027, Menhub Dudy menyampaikan evaluasi penyelenggaraan angkutan Nataru 2025/2026 sebagai bahan perbaikan pelayanan transportasi pada periode mendatang. Kedua menteri juga membahas kerja sama untuk meningkatkan keselamatan transportasi.

“Kampanye keselamatan perlu kami sinergikan antara Kementerian Perhubungan dengan Kementerian Ketenagakerjaan. Alhamdulillah, diskusi cukup baik dan saya senang sekali kegiatan ini terus kita tingkatkan dengan sinergi dua kementerian yang berlangsung baik,” jelas Menhub Dudy.

Untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan angkutan, Posko Terpadu Angkutan Nataru 2026/2027 dijadwalkan beroperasi selama 20 hari, mulai 18 Desember 2026 hingga 6 Januari 2027. Posko tersebut akan menjadi sarana koordinasi dan pemantauan kondisi transportasi secara terpadu bersama para pemangku kepentingan. Melalui posko ini, pemerintah berharap potensi gangguan transportasi dapat diantisipasi dan ditangani dengan cepat.

Selain mengusulkan kebijakan WFA, pemerintah sebelumnya juga menyiapkan berbagai insentif transportasi selama periode libur Nataru. Insentif tersebut mencakup pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) sebesar 100% untuk tiket pesawat kelas ekonomi domestik bagi 3,75 juta penumpang. Fasilitas ini berlaku untuk periode penerbangan 22 Desember 2026 hingga 10 Januari 2027.

Pemerintah juga memberikan diskon tiket kereta api sebesar 30% bagi 1,04 juta penumpang untuk periode perjalanan 22 Desember 2026 hingga 4 Januari 2027.

Insentif berikutnya diberikan untuk tiket kapal laut PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) bagi 414.000 penumpang. Fasilitas tersebut berlaku untuk periode perjalanan 17 Desember 2026 hingga 10 Januari 2027.

Sementara itu, pemerintah menyiapkan tarif jasa pelabuhan gratis untuk layanan penyeberangan PT ASDP Indonesia Ferry di 14 pelabuhan. Kebijakan ini ditujukan bagi 1,42 juta orang dengan periode perjalanan 22 Desember 2026 hingga 10 Januari 2027.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *