Presiden Israel Akan Umumkan Calon PM Baru Akhir Pekan Ini

Presiden Israel Isaac Herzog akan mengumumkan nama anggota parlemen yang ditugaskan membentuk pemerintahan baru pada Minggu, 8 November 2026, setelah konsultasi pascapemilu.

Presiden Israel Akan Umumkan Calon PM Baru Akhir Pekan Ini
Presiden Israel Isaac Herzog. (Foto: AP)

JAKARTA – Presiden Israel Isaac Herzog dijadwalkan mengumumkan nama anggota parlemen yang akan mendapatkan mandat untuk membentuk pemerintahan baru pada Minggu, 8 November 2026. Pengumuman ini dilakukan setelah Herzog menyelesaikan serangkaian konsultasi politik dengan berbagai partai pasca pemilu parlemen yang digelar akhir Oktober lalu.

Dalam sebuah pesan video yang dirilis oleh media lokal Israel, Ynet, pada Jumat (6/11/2026), Presiden Herzog menyatakan bahwa partai-partai yang menguasai 67 dari total 120 kursi di parlemen, Knesset, merekomendasikan pemimpin Partai Yashar, Gadi Eisenkot, untuk memimpin pemerintahan baru. Sementara itu, kubu yang meraih 46 kursi memberikan dukungan kepada Perdana Menteri petahana Benjamin Netanyahu dari Partai Likud.

Meskipun rekomendasi dukungan mayoritas mengarah kepada Eisenkot, Herzog menekankan bahwa dinamika politik di Israel masih sangat dinamis dan penuh ketidakpastian. “Hasil konsultasi awal mungkin terlihat jelas,” ujar Herzog. Namun, ia menambahkan bahwa peluang nyata untuk membentuk pemerintahan yang solid masih dibayangi oleh benturan kepentingan serta penolakan silang, baik antar kubu maupun di dalam blok politik itu sendiri.

Untuk mengatasi potensi kebuntuan, Herzog berencana menggelar pembicaraan lanjutan secara individual dengan para ketua partai. Tujuannya adalah memetakan potensi pembentukan koalisi secara lebih mendalam. Ia menegaskan komitmennya untuk mengerahkan segala upaya demi memfasilitasi lahirnya pemerintahan yang stabil.

Krisis politik ini merupakan kelanjutan dari Pemilu Parlemen Israel yang berlangsung pada 27 Oktober 2026. Hasil pemungutan suara menunjukkan bahwa baik blok pendukung Netanyahu maupun kubu oposisi gagal meraih mayoritas mutlak di Knesset. Hal ini menyebabkan proses pembentukan pemerintahan menjadi kompleks.

Berdasarkan ketentuan hukum di Israel, presiden memiliki wewenang untuk menunjuk seorang anggota parlemen guna membentuk pemerintahan koalisi. Penunjukan ini dilakukan setelah berkonsultasi dengan fraksi-fraksi di Knesset dan mempertimbangkan kemampuan tokoh yang ditunjuk dalam menggalang dukungan mayoritas.

Peta politik Israel dalam beberapa tahun terakhir memang terus diwarnai oleh instabilitas yang berkepanjangan dan fragmentasi parlemen yang tajam. Ketidakmampuan kubu mana pun untuk meraih mayoritas mutlak di Knesset sering kali memaksa pembentukan koalisi yang rapuh atau berujung pada pemilu berulang.

Pemilu terbaru ini menjadi ujian berat bagi peta kekuatan politik tradisional Israel. Benjamin Netanyahu, politisi senior yang lama mendominasi panggung pemerintahan, menghadapi tantangan kuat dari kubu oposisi yang menginginkan perubahan kepemimpinan. Proses pembentukan koalisi kali ini diprediksi akan berjalan alot karena setiap partai memegang kartu negosiasi penting yang dapat menentukan keberlanjutan stabilitas politik serta kebijakan domestik dan luar negeri Israel ke depan.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *