Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyerahkan sepenuhnya keputusan terkait pemenuhan kebutuhan kereta rel listrik (KRL) kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI. Namun, ia menekankan bahwa keputusan bisnis ini harus tetap mempertimbangkan kepentingan industri manufaktur dalam negeri di tengah isu rencana impor KRL bekas dari Jepang.
Budi Karya menyatakan, KAI perlu mengevaluasi berbagai aspek bisnis sebelum menentukan opsi pemenuhan armada. Ia juga mengingatkan agar kepentingan industri dalam negeri tidak terabaikan dalam proses pengambilan keputusan tersebut. “Saya serahkan kepada KAI secara bisnisnya bagaimana. Tapi, tentu juga kan harus memperhatikan industri dalam negeri kita,” ujar Budi Karya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/11/2026) malam, seperti dikutip dari Antara.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa pertimbangan pemenuhan kebutuhan KRL dapat dikomunikasikan dengan Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan. Mengenai urgensi pemenuhan armada, Budi Karya menyebutkan setidaknya ada delapan rangkaian KRL yang mendesak untuk segera dipenuhi.
Pemerintah berharap kebutuhan rangkaian KRL ini dapat segera dipenuhi oleh PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA, mengingat tingginya kebutuhan masyarakat akan layanan transportasi yang memadai. Sisa pesanan sebanyak delapan rangkaian tersebut ditargetkan tiba pada tahun 2027.
“KAI harus melihat mana yang lebih cepat dan mana yang terbaik buat KAI. Tapi, yang paling penting bahwa kereta-kereta itu harus apa, memberikan pelayanan yang lebih baik lagi ya, supaya masyarakat bisa mendapatkan sebuah layanan yang dengan kereta-kereta yang baik, yang bagus,” tutur Budi Karya.
Sebelumnya, Direktur Utama PT KAI, Bobby Rasyidin, sempat menyampaikan bahwa pemerintah tidak akan mengimpor KRL bekas dari Jepang. “Pokoknya buat rakyat harus yang baru,” ujar Bobby di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (5/11).
Bobby Rasyidin menyampaikan bahwa pemerintah memprioritaskan industri dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan armada KRL. PT INKA diproyeksikan menjadi salah satu pemasok utama kereta baru. Meski demikian, KAI tidak menutup kemungkinan menjalin kerja sama dengan perusahaan asing dalam pengadaan rangkaian kereta.
Polemik pengadaan KRL ini berakar pada kebutuhan mendesak untuk mengganti armada yang telah berusia sekitar 40 tahun. Di satu sisi, pemenuhan armada baru sangat penting untuk menjaga kualitas pelayanan transportasi publik. Di sisi lain, pemerintah juga berkewajiban mempertimbangkan perlindungan dan penguatan industri manufaktur kereta api dalam negeri.
Oleh karena itu, keputusan pengadaan KRL diharapkan dapat secara cermat menyeimbangkan kecepatan pemenuhan kebutuhan armada, kepentingan bisnis KAI, serta keberlangsungan industri perkeretaapian nasional.
Komentar