JAKARTA – Perusahaan semakin gencar membicarakan keberlanjutan, dengan laporan yang semakin rapi dan komunikasi yang kian canggih. Namun, jika keberlanjutan benar-benar merasuk ke dalam inti bisnis, pertanyaan krusial yang muncul adalah: apa yang sesungguhnya berubah? Apakah belanja modal bergeser? Apakah teknologi yang lebih bersih diprioritaskan? Bagaimana proyek berisiko lingkungan dan sosial tinggi diperlakukan? Apakah bank mengubah persyaratan pembiayaan? Jika tidak ada konsekuensi nyata pada pengambilan keputusan, patut dipertanyakan seberapa jauh keberlanjutan telah mentransformasi bisnis.
Pertanyaan mendasar ini mengemuka dalam diskusi Konvensi Humas Indonesia 2026 yang diselenggarakan PERHUMAS. Topik “Keberlanjutan sebagai Fondasi Kepercayaan” membawa pada persoalan bagaimana kepercayaan dibangun. Publik, investor, dan regulator tidak akan percaya hanya karena sebuah organisasi mampu mengkomunikasikan keberlanjutan dengan baik. Kepercayaan tumbuh ketika narasi sejalan dengan keputusan yang dibuat, sumber daya yang dialokasikan, hasil yang dicapai, dan bukti yang tersedia.
Indonesia sendiri tengah memasuki fase krusial. Penerapan prinsip keuangan berkelanjutan telah diatur melalui POJK 51 tahun 2017, yang mendorong laporan keberlanjutan masuk secara sistematis ke lembaga keuangan dan perusahaan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kini sedang memfinalisasi revisi POJK tersebut, yang ditargetkan terbit tahun ini dan selaras dengan Standar Pengungkapan Keberlanjutan yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2027.
Arah perubahan semakin jelas. Kita bergerak dari tahap kewajiban pelaporan menuju keberlanjutan yang dapat diuji. Perusahaan mungkin mampu menunjukkan apa yang mereka lakukan, namun pemahaman mengapa suatu isu dianggap penting, dan apakah isu tersebut cukup besar untuk memengaruhi strategi serta mengubah keputusan bisnis, masih menjadi tantangan. Di sinilah, konsep materialitas menjadi sangat penting.
Dalam upaya memperkuat integrasi ESG-SDGs dan keberlanjutan dalam praktik perusahaan, BAPPENAS telah menyusun 21 isu materialitas lintas sektor dan sektoral. Kerangka ini dirancang untuk mendorong transformasi keberlanjutan yang lebih substantif demi akselerasi pencapaian SDGs. Instrumen ini telah dikomunikasikan dan didiskusikan dengan berbagai pemangku kepentingan strategis, termasuk OJK, Bursa Efek Indonesia (BEI), KADIN, APINDO, dan Indonesia Global Compact Network (UN IGCN).
Proses penyusunan kerangka materialitas ini, yang juga melibatkan penulis, menegaskan satu hal: materialitas seharusnya tidak berhenti sebagai daftar isu yang dianggap penting untuk dilaporkan. Materialitas sejatinya adalah penilaian tentang apa yang penting untuk mengubah keputusan. Oleh karena itu, dalam kerangka yang dikembangkan BAPPENAS dan sejalan dengan arah revisi POJK, materialitas ditempatkan sejak tahap awal, dikaitkan dengan rencana aksi dan target yang ingin dicapai, bukan baru ditentukan saat perusahaan menyusun laporan.
Dengan kata lain, materialitas perlu bergeser dari sekadar materiality for reporting menjadi materiality for transformation. Perbedaannya sangat signifikan. Jika materialitas hanya dilihat dari apa yang dilaporkan, selalu ada risiko perusahaan memilih isu atau capaian yang paling nyaman ditampilkan (cherry picking). Namun, ketika materialitas digunakan sejak tahap perencanaan, pertanyaannya berubah menjadi: apa yang benar-benar penting, tindakan apa yang harus dilakukan, target apa yang harus dicapai, dan pada akhirnya, apa hasilnya?
Pendekatan ini juga tercermin dalam mekanisme rekognisi yang dikembangkan BAPPENAS. Penilaian tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi dimulai dari kematangan rencana aksi dan target, kemudian dilihat kembali dari konsistensi pelaksanaan, serta capaian yang dapat dibuktikan. Dengan demikian, perusahaan tidak hanya dinilai dari apa yang dilaporkan, tetapi dari kualitas perencanaan, konsistensi pelaksanaan, dan perubahan nyata yang terjadi.
Setiap sektor bisnis memiliki risiko, peluang, dan dampaknya sendiri. Pada perbankan, integritas pembiayaan hijau dan inklusi keuangan menjadi sangat material. Pada pertambangan, penggunaan lahan, pengelolaan limbah dan air, biodiversitas, penerapan prinsip FPIC, serta rantai pasok menjadi lebih menentukan. Oleh karena itu, materialitas lintas sektor harus bertemu dengan materialitas sektoral. Ujiannya bukan seberapa penuh matriks materialitas, melainkan apa yang berubah setelah suatu isu dinyatakan material.
Jika perubahan iklim dianggap material, apakah ia mengubah belanja modal, pilihan teknologi, desain produk, atau manajemen risiko? Jika rantai pasok yang bertanggung jawab menjadi prioritas, apakah pemilihan pemasok dan proses pemeriksaan ikut berubah? Jika Hak Asasi Manusia (HAM) dinilai material, apakah standar operasional, investasi, dan mekanisme pemulihan juga berubah?
Tidak semua isu material langsung menghasilkan pergeseran modal. Sebagian mungkin lebih dahulu mengubah tata kelola, proses, atau pengendalian operasional. Namun, isu yang material semestinya tetap meninggalkan jejak pada keputusan. Jika tidak ada perubahan pada cara organisasi memilih, mengalokasikan sumber daya, atau mengelola risiko, materialitas hanya berhenti sebagai label, bukan sebagai dasar perubahan.
Di sinilah keberlanjutan bertemu langsung dengan modal. Indonesia telah membangun Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI), obligasi/sukuk tematik, instrumen pembiayaan yang dikaitkan dengan target keberlanjutan, dan berbagai skema pembiayaan berkelanjutan lainnya. TKBI sendiri terus berkembang menuju penilaian yang lebih luas, termasuk pada tingkat entitas dan portofolio. Namun, semakin lengkap infrastruktur yang ada, semakin tidak memadai jika ukuran keberhasilan hanya berhenti pada berapa besar pembiayaan yang berhasil dimobilisasi.
Pertanyaan berikutnya harus lebih mendalam: apa yang berubah setelah modal itu bergerak? Sebuah proyek mungkin memenuhi kriteria hijau, tetapi label hijau belum otomatis berarti pembiayaan tersebut menghasilkan perubahan tambahan. Dalam perspektif hijau dan kini meningkat menjadi keberlanjutan, pertanyaannya perlu diperluas: apakah investasi tersebut meningkatkan produktivitas, menciptakan pekerjaan berkualitas, membangun kemampuan teknologi, memperkuat ekonomi lokal, dan meningkatkan ketahanan masyarakat?
Selanjutnya, pertanyaan yang tak boleh terlewatkan adalah: siapa yang memperoleh manfaat dan siapa yang menanggung risikonya? Dua proyek dapat sama-sama menurunkan emisi, tetapi menghasilkan kualitas pembangunan yang sangat berbeda. Satu proyek dapat menciptakan lapangan kerja, memperkuat pemasok lokal, menghasilkan transfer teknologi, dan meningkatkan pendapatan daerah. Proyek lain mungkin menghasilkan penurunan emisi serupa, tetapi meninggalkan nilai tambah yang minimal di tempat investasi berlangsung. Jika hanya melihat label hijau, keduanya tampak hampir sama. Namun, jika melihat hasil pembangunan, perbedaannya menjadi sangat besar.
Oleh karena itu, yang dibutuhkan bukan sekadar lebih banyak data, melainkan bukti nyata tentang apa yang benar-benar berubah: keputusan apa yang dibuat, ke mana sumber daya dialokasikan, apakah kinerjanya membaik, siapa yang memperoleh manfaat, dan siapa yang menanggung risiko. Bukti tersebut juga harus kembali ke ruang keputusan. Jika investasi tidak menghasilkan hasil yang diharapkan, desainnya perlu diperbaiki. Jika dampak sosial lebih besar dari perkiraan, perlindungannya perlu diperkuat. Jika instrumen pembiayaan tidak mengubah perilaku perusahaan, desain instrumennya layak ditinjau kembali.
Dengan demikian, keberlanjutan bukan sekadar proses pelaporan. Ia menjadi siklus pengambilan keputusan dan pembelajaran. Isu dinilai penting, keputusan berubah, sumber daya dialokasikan, hasil diukur, bukti dievaluasi, lalu keputusan berikutnya diperbaiki. Di titik inilah, komunikasi kembali mendapatkan posisi strategisnya.
Komunikasi diperlukan untuk menerjemahkan kompleksitas, menjelaskan pilihan dan konsekuensinya, serta menjaga agar narasi tidak bergerak lebih cepat daripada bukti yang ada. Oleh karena itu, pembahasan dalam PERHUMAS sesungguhnya menyentuh sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar storytelling, yaitu integritas reputasi.
Indonesia tidak kekurangan laporan, target, regulasi, taksonomi, atau instrumen keuangan berkelanjutan. Tantangan berikutnya adalah memastikan semua itu mencapai tempat yang paling menentukan: ruang keputusan dan alokasi modal. Ujiannya kini semakin konkret: dari seluruh isu yang kita sebut material, keputusan apa yang berubah, ke mana modal bergerak, apa yang dihasilkan, siapa memperoleh manfaat, dan apa buktinya?
Jika organisasi tidak mampu menunjukkan hubungan tersebut, komunikasi dapat dengan mudah bergeser menjadi greenwashing, bahkan reputation washing—ketika narasi bergerak lebih jauh daripada perubahan yang sebenarnya terjadi. Pada akhirnya, reputasi yang tahan lama tidak dibangun dengan membuat organisasi terlihat lebih berkelanjutan daripada kenyataannya. Reputasi dibangun ketika narasi, keputusan, alokasi modal, dan hasil bergerak dalam arah yang sama.
Komentar