Indonesia bersiap menjadi tuan rumah Global Health Product Regulatory Science (GHPRS) Forum 2026. Acara ini akan diselenggarakan di Jimbaran, Bali, pada 1-4 Desember 2026 dan diharapkan dihadiri oleh 21 regulator obat dan makanan dari berbagai negara. Forum ini akan mempertemukan akademisi, pelaku industri, dan pemerintah dari seluruh dunia.
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Prof Taruna Ikrar menjelaskan bahwa GHPRS 2026 lebih dari sekadar konferensi internasional. Ini merupakan inisiatif Indonesia untuk membangun jejaring global dalam pengawasan obat, makanan, dan produk kesehatan. Forum ini dirancang untuk menyatukan tiga kelompok utama: akademisi, bisnis, dan pemerintah (Academia, Business, and Government/ABG). Kolaborasi antar ketiga kelompok ini diharapkan dapat mendorong pengembangan ilmu pengetahuan, inovasi, serta penguatan sistem regulasi produk kesehatan.
“Selama ini ada ribuan konferensi yang khusus membahas sains. Industri juga memiliki forum bisnis sendiri, begitu pula pemerintah. Namun, menyatukan ketiganya secara formal dalam satu forum global seperti ini baru pertama kali,” ujar Taruna dalam pemaparannya mengenai GHPRS 2026 di Jakarta, Senin (10/11/2026).
Forum ini diperkirakan akan diikuti oleh sekitar 200 akademisi dari berbagai negara, dengan profesor dari Harvard University sebagai patron akademia. Sektor industri akan diwakili oleh perusahaan global ternama seperti Pfizer dan Nestlé, dengan pelaku bisnis yang berasal dari 32 negara, baik dari dalam maupun luar negeri. Lembaga pemerintah yang akan hadir mencakup regulator dari Amerika Serikat, Arab Saudi, Rusia, China, Inggris, Singapura, Korea Selatan, India, Ghana, Timor-Leste, Filipina, Senegal, Brasil, Australia, serta perwakilan dari Uni Eropa.
Taruna merinci bahwa forum tersebut memiliki tiga sasaran utama: mendorong perkembangan sains dan inovasi di bidang produk kesehatan, membangun jejaring kolaborasi global antara akademisi, industri, dan pemerintah, serta menghasilkan deklarasi bersama yang dikenal sebagai Bali Declaration. Ia berharap pertemuan ini menjadi langkah awal pembentukan wadah kerja sama internasional yang dapat menjadi referensi global dalam pengawasan obat dan makanan.
Kurangi Ketergantungan Impor
Inisiatif GHPRS juga memiliki kaitan erat dengan kepentingan strategis Indonesia untuk memperkuat ketahanan kesehatan dan kemandirian industri farmasi nasional. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi Indonesia adalah ketergantungan pada bahan baku obat impor, yang saat ini mencapai sekitar 94% dari total kebutuhan. Dari 1.536 bahan aktif farmasi yang diperlukan, Indonesia baru mampu memproduksi secara mandiri sekitar 46 bahan aktif.
“Kalau makanan tidak tersedia, kita masih bisa mengganti dengan sagu atau ubi kayu. Tetapi kalau obat tidak ada, pasien yang akan terdampak,” kata Taruna, menekankan pentingnya ketersediaan obat. Ketergantungan ini membuat Indonesia rentan terhadap gejolak geopolitik dan gangguan rantai pasok global. Oleh karena itu, kerja sama lintas negara sangat diperlukan untuk mendiversifikasi sumber bahan baku, memperkuat industri dalam negeri, dan menjaga ketersediaan obat.
BPOM berupaya menjalankan peran yang lebih luas, tidak hanya sebagai lembaga pengawas, tetapi juga sebagai pendorong pengembangan industri produk kesehatan. Pengakuan internasional terhadap standar pengawasan BPOM diharapkan dapat menjadi modal penting bagi produk farmasi dan kesehatan Indonesia untuk menembus pasar global. Taruna menyoroti pengakuan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) terhadap kapasitas regulator Indonesia melalui status WHO Listed Authority (WLA), yang menempatkan BPOM di antara 10 regulator terbaik dunia.
Pengakuan ini membuka peluang lebih besar bagi produk farmasi Indonesia untuk diterima di pasar internasional, seperti yang telah ditunjukkan oleh produk vaksin dan farmasi dari beberapa perusahaan Indonesia yang telah menjangkau pasar global. Melalui GHPRS 2026, Indonesia ingin memperluas peran ini, membangun kepercayaan, dan mewujudkan kesetaraan kerja sama dengan regulator negara lain. “Kita ingin menunjukkan bahwa Indonesia, dalam hal ini BPOM, bukan lagi hanya pemain nasional atau regional, tetapi juga pemain dunia,” ujar Taruna.
Komentar