JAKARTA – Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Habiburokhman, menyatakan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diagendakan menyerahkan surat pengunduran diri kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Kamis, 12 November 2026, sekitar pukul 11.00 WIB.
Pernyataan ini disampaikan Habiburokhman di sela Rapat Kerja (Raker) Komisi III DPR RI bersama Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Raker tersebut membahas pengusutan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Saat mengatur giliran bicara anggota dewan usai pemaparan Kapolri, Habiburokhman memberikan prioritas kepada Anggota Komisi III DPR RI yang juga anggota MPR, Benny K. Harman. Ia beralasan bahwa Benny memiliki agenda di MPR.
“Berikutnya, tokoh kita, Pak Benny K. Harman, karena beliau nanti ikut acara MPR, dipersilakan bicara duluan,” ujar Habiburokhman di ruang sidang. Ia kemudian menambahkan, “Jam 11 Gibran menyerahkan pengunduran diri katanya, Pak.” Pernyataan ini sontak disambut riuh oleh peserta rapat kerja.
Kabar mengenai langkah politik Wakil Presiden ini sebelumnya telah beredar di publik. Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, sempat menyatakan bahwa Gibran Rakabuming Raka telah mengundurkan diri dari jabatannya pada Rabu, 11 November 2026.
Meskipun demikian, pimpinan lembaga tinggi negara yang berwenang memproses agenda tersebut mengaku belum menerima dokumen resmi hingga Rabu malam. Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, menegaskan bahwa pihaknya belum mendengar informasi resmi maupun melihat fisik surat pengunduran diri tersebut. “Saya belum dengar, saya belum lihat. Dengar saja belum, apalagi lihat,” tutur Ahmad Muzani saat dimintai keterangan seusai menghadiri acara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-15 Partai NasDem di NasDem Tower, Jakarta, Rabu malam.
Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pengunduran diri seorang wakil presiden dan mekanisme pengisian jabatan yang kosong telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) serta Peraturan Tata Tertib MPR RI.
Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, baik karena mangkat, berhenti, diberhentikan, maupun tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) wajib menyelenggarakan sidang paripurna selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari untuk memilih Wakil Presiden pengganti.
Dalam proses pengisian kekosongan kursi Wakil Presiden tersebut, Presiden memiliki hak prerogatif untuk mengusulkan dua orang calon kepada MPR. Selanjutnya, MPR akan menggelar sidang paripurna guna memilih satu dari dua kandidat yang diusulkan presiden untuk dilantik dan mengucapkan sumpah jabatan sebagai Wakil Presiden guna melanjutkan sisa masa jabatan yang berjalan.
Hingga saat ini, kepastian proses ketatanegaraan tersebut masih bergantung pada penyerahan dan verifikasi administrasi surat pengunduran diri secara resmi di Sekretariat Jenderal dan Pimpinan MPR RI.
Komentar